dr. Ratnawati Dorong Transparansi Pendapatan Daerah dalam Pembahasan LKPJ Jabar 2024

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK., bersama pimpinan dan anggota komisi lainnya melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Selasa (08/04/2025).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi III tidak hanya melakukan peninjauan langsung, tetapi juga melanjutkan agenda dengan rapat kerja bersama sejumlah mitra strategis, yaitu Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, dan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.

Ratnawati menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian penting dalam memastikan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah serta capaian program kerja tahun 2024.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah berjalan sesuai target. LKPJ harus mencerminkan kinerja yang terukur, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara P3D dan Bapenda, terutama terkait realisasi pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama Provinsi Jawa Barat.

“Pendapatan daerah adalah fondasi pembangunan. Komisi III harus memastikan bahwa prosesnya valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Ratnawati menilai bahwa kolaborasi dengan perangkat daerah sangat penting guna memperbaiki kinerja pendapatan, meningkatkan pelayanan publik, serta memaksimalkan potensi pajak daerah di tahun-tahun mendatang.

Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat proses evaluasi LKPJ Gubernur dan menjadi dasar bagi rekomendasi DPRD Jawa Barat demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor pendapatan, investasi, dan pengelolaan aset daerah.