Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023, Komisi IV Kunjungi UPTD PPP LLAJ Wilayah I Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Terasjabar.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD PPP LLAJ Wilayah I Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Jum’at (18/11/2022).

Ir. Prasetyawati, MM. mengatakan bahwa kunjungannya ke wilayah itu dalam rangka monitoring kegiatan pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I dibawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ini meliputi wilayah kerja Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ini, dengan sub unit pelayanan terminal yaitu terminal Leuwiliang, Cileungsi, Pelabuhan Ratu dan Cikarang.

“Jadi apa yang dianggarkan oleh UPTD PPP LLAJ Wilayah I di Tahun 2022 ini hampir semua sudah terlaksana dan dari 8 wilayah tersebut terdapat 7 ruas jalan provinsi denga panjang kurang lebih 648 Km”, ujarnya.

Yang menjadi permasalahan UPTD PPP LLAJ Wilayah I saat ini adalah mengenai Penerangan Jalan Umum (PJU) diantaranya adalah kurangnya jumlah PJU, Pencurian onderdil pada PJU ditambah kurangnya anggaran untuk PJU.

“Masalah utama yang terjadi di UPTD PPP LLAJ Wilayah I ini adalah masalah perlengkapan jalan, terutama masalah PJU serta anggaran untuk menyelesaikan masalah ini masih sangat kecil, contohnya di tahun 2022 anggaran untuk pemeliharaan 8 wilayah ini hanya 66 juta jadi bisa dibayangkan sangat kecil anggaran nya, ini harus ditingkatkan, di Tahun 2022 kita hanya mendapatkan anggaran kurang lebih 160 juta hanya untuk pergantian lampu saja”, tuturnya.

Lanjut prasetyawati, dirinya berharap bersama rekan-rekan Komisi IV anggaran tahun depan pada 2023 untuk UPTD PPP LLAJ Wilayah I bisa ditingkatkan.

“UPTD ini berharap kami komisi 4 dapat menganggarkan kurang lebih 1,2 M setahun untuk pemeliharaan jalan serta biaya operasional, kalau untuk terminal, baru cikarang yang mana pada tahun 2023 akan ada pembangunan lanjutan fisik kurang lebih dengan anggaran 20 M, dan terminal sisanya masih belum bisa kita anggarkan untuk pembangunan karena tanah nya masih belum milik provinsi”, tutupnya