Bapemperda DPRD Jabar Tindaklanjuti Penambahan Enam Ranperda Untuk Tahun 2022

Terasjabar.co.co – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ptrovinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Produk Hukum Daerah di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kunjungan kerja Bapemperda DPRD Jawa Barat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal tersebut, sebagai upaya Bapemperda DPRD Jawa Barat dalam menindaklanjuti penambahan usulan Ranperda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang diusulkan Gubernur Jawa Barat.

Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat Ahdar Sudrajat mengatakan, dalam kunjungannya Bapemperda mengkonsultasikan Ranperda perubahan dalam Propemperda tahun 2022. Terdapat sebanyak 6 Ranperda yang diusulkan dalam perubahan Propemerda Tahun 2022.

“Kunjungan kerja menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Barat terkait penambahan Ranperda untuk tahun 2022. Maka kita konsulkasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR”, ucap Achdar di Bandung, Selasa (18/10/2022).

Achdar menambahkan, dengan waktu yang tersisa Bapemperda DPRD Jawa Barat akan bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan Ranperda yang diusulkan.  Namun, dengan syarat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul harus hadir, serta persyaratan yang dibutuhkan harus lengkap.

Persyaratan yang dibutuhkan harus lengkap, seperti naskah akademik, sehingga target yang diinginkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dicapai.

“Waktu kita untuk pembahasan sangat minim, namun kami di Bapemperda akan bekerja secara maksimal. Hanya saja kita meminta kepada dinas ataupun OPD terkait agar hadir sehingga pembahasan bisa segera tuntas. Dan persyaratan untuk pembahasan Ranperda harus lengkap termasuk naskah akademik sehingga Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Provisni Jawa Barat bisa diselesaikan secara optimal,” pungkasnya.

Adapun 6 Ranperda yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Jasa Kontruksi.

2. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat.

3. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat.

4. Ranperda tentang Penggabungan Usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5. Ranperda tentang Obligasi / Sukuk Daerah.

6. Ranperda tentang Pencadangan Dana atas Penerbitan Obligasi / Sukuk Daerah.

Itulah, 6 Ranperda yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat.