Bapemperda DPRD Jabar Kunjungi Baleg DPR RI, Konsultasi Dampak Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (7/6/2022).

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengatakan, rapat kerja tersebut terkait dengan konsultasi dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Ranperda Retribusi Daerah dan Ranperda Jasa Konstruksi.

“Hari ini BAPEMPERDA DPRD Jabar melaksanakan rapat kerja dengan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait dengan konsultasi dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Ranperda Retribusi Daerah dan Ranperda Jasa Konstruksi,” kata Achdar kepada Terasjabar.co, Selasa (7/6/2022).

Lebih lanjut Achdar mengatakan, ada dua Ranperda Jabar yang terdampak dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut berdampak terhadap dua Ranperda yang sedang kita bahas yaitu Ranperda Retribusi Daerah dan Ranperda Jasa Konstruksi”, jelas Achdar.

Achdar mengatakan, dengan adanya konsultasi ini bisa menjadi wadah bagi mereka untuk mempelajari bagaimana merancang peraturan daerah yang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

“Tentu kami akan melakukan semacam rapat kerja dengan Bapemperda, bagaimana ke depan tugas pokok dan fungsi Bapemperda itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga kita bisa melahirkan Perda yang baik dan benar,” pungkasnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *