Terkait ASO, Toni Setiawan: Masyarakat Harus Siap

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Rapat Kerja dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut membahas terkait persiapan ASO di daerah serta pemanfaatan Command Center, Senin (14/2/2022).

Berkaitan dengan Analog Switch Off (ASO) di Kabupaten Garut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Toni Setiawan, M.IPol. menyatakan bahwa siap tidak siap masyarakat harus siap dengan transformasi televisi analog ke digital yang akan segera diterapkan dalam waktu dekat.

“(Terkait TV Digital) masyarakat harus siap, karena kan siap nggak siap ini akan berjalan,” ujar Toni kepada Terasjabar.co, Senin (14/2/2022).

Lebih lanjut Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini mengatakan, peralihan TV analog ke digital ini memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu digital deviden atau sisa frekuensi yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk internet berkecepatan tinggi.

“Jadi ketika nanti TV-nya sudah pindah ke frekuensi digital, kemudian ada sisa, sisanya akan digunakan untuk internet, maka yang terjadi adalah akses terhadap apapun yang berbasis internet akan makin cepat, industri yang berbasis ekonomi kreatif di internet akan tumbuh pesat,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Toni, dirinya mengajak semua pihak untuk bersiap-siap menyongsong tranformasi analog ke digital ini. Terlebih, peralihan ini memiliki banyak potensi entah itu di bidang ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lain.

“Sehingga dalam kondisi itu tentu kita sebagai generasi muda, bapak ibu, dan adik-adik semuanya, harus bersiap jangan sampai pada saatnya tiba, kita hanya jadi penonton, kita hanya jadi orang yang menggunakan media sosial (atau) media internet itu untuk hiburan semata,” lanjutnya.

Dengan adanya TV digital ini, imbuh legislator asal Kabupaten Bandung ini, diharapkan mampu menjangkau daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak masuk siaran nasional maupun lokal.

“Sehingga kehadiran TV digital ini dapat menekan atau meminimalisir munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mampu menjaga rasa nasionalisme dan integrasi bangsa di masyrakat, khususnya di wilayah perbatasan, terpencil, dan tertinggal”, pungkasnya.