PBI Serukan Siaga Kejadian Cuaca Ekstrem Akibat Fenomena La Nina 2021-2022

Terasjabar.co – Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi (BMKG) mengindikasi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat memicu ancaman banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, dan/ atau badai tropis di beberapa wilayah di Indonesia antara lain: Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan bagian Selatan, dan Sulawesi bagian Selatan, dipicu oleh fenomena La Nina yang melanda wilayah Indonesia. Kondisi ini akan meningkat pada bulan November 2021 hingga Januari 2022 dan dapat berlangsung hingga Februari 2022.

Sementara itu, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia tetap berpotensi munculnya gelombang ketiga dengan fasilitas publik dan kawasan pariwisata berangsur mulai beroperasi terutama pergerakan massal saat libur Natal dan Tahun Baru.

Ancaman yang kompleks ini menuntut kerjasama pentaheliks dibawah Pemerintah Daerah dan Pusat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yakni pemerintah, media, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi-organisasi penanggulangan bencana dan kemanusiaan.

Data Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mencatat potensi setidaknya terdapat 300 lembaga kemanusiaan dengan lebih dari 160,000 pekerja dan relawan. Oleh karena itu MPBI menyerukan agar semuanya siaga kejadian cuaca ekstrem akibat fenomena La Nina 2021-2022

Berikut adalah Seruan Siaga Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI):

Kepada Pemerintah Daerah di kawasan-kawasan terpapar risiko

  1. Menetapkan status siaga darurat, berdasarkan kajian, dan segera mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan. Memanfaatkan kajian risiko yang ada, atau melakukan kajian baru secara cepat dan multisektoral, untuk dijadikan dasar penetapan Status Siaga Darurat dan penyusunan langkah – langkah kesiagaan.
  2. Memutakhirkan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang ada, dan kalau belum ada,menyusun yang baru dengan cepat. Memanfaatkan hasil dari kajian seperti tersebut pada butir 1 (satu), menguatkan komunikasi dan koordinasi Pentahelix termasuk diantara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para pihak lain-lain termasuk organisasi masyarakat sipil.
  3. Mengaktifkan, atau membentuk, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Mengacu pada panduan yang ada, menyiapkan perangkat kebijakan dan pengaturan kelembagaan, menunjuk Komandan Operasi beserta sekretariat dan unit-unit operasional yang diperlukan, termasuk mengaktifkan, atau membentuk baru, Klaster-Klaster koordinasi sektoral, dengan dilengkapi rencana dan prosedur standar antar mereka sendiri dan dengan sistem pada tataran provinsi dan nasional. Menggali pula peluang untuk melakukan kesepakatan kerjasama darurat dengan sejawat pemerintah daerah di sekitar atau di kawasan lain untuk dapat memenuhi keperluan kesiagaan dan tanggap darurat.
  4. Bersama DPRD, melakukan pre-posisi anggaran dan sumber daya tanggap darurat. Menggerakkan Badan Musyawarah DPRD bersama OPD-OPD mitra untuk dengan cepat menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) menuju Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan, dengan asas-asas kecepatan, manfaat, dan akuntabilitas.
  5. Menggelar sistem peringatan dini yang efektif. Memastikan akses secara terusmenerus, dari BMKG terdekat dan nasional, terhadap informasi, ramalan, dan peringatan dini cuaca ekstrem. Menyusun jaringan siaga Ring-1 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan BPBD/OPD terkait; Ring-2 diantara OPD dan para pihak lain; Ring-3 dengan tokoh dan komunitas terutama kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Menunjuk pejabat penerbit peringatan dini yang cepat dan dalam format yang dipahami oleh komunitas, terutama yang berkebutuhan khusus. Melakukan penyuluhan, simulasi dan gladi tentang tindakan komunitas terpapar penerima peringatan dini, dan pada OPD tentang pengaturan darurat yang diperlukan.
  6. Menyiagakan kebijakan, prosedur, mekanisme, dan sumberdaya guna memastikan respons terhadap komunitas terdampak secara aman, nyaman, dan bermartabat.Memahami dan menyiapkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI): 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana serta pedoman-pedoman terkait lainnya termasuk prinsip, standar, dan nilai kemanusiaan global seperti panduan Sphere; dengan melibatkan masyarakat termasuk namun tidak terbatas pada mekanisme umpan balik, terutama dari komunitas dan kelompok-kelompok yang paling terpapar atau terdampak.
  7. Mempercepat program dan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Menyegerakan perampungan proyek-proyek infrastruktur dan fisik yang dapat mengurangi dampak kejadian cuaca ekstrem. Segera menindak tegas instansi, badan hukum, ataupun orang-perorangan yang diduga menyebabkan kerusakan alam dan/ atau mengganggu infrastruktur dan fasilitas tanggap darurat, termasuk menghentikan segera kegiatan-kegiatan yang dipandang menimbulkan risiko baru dan atau memperburuk risiko yang sudah ada, atau menghalangi kesiapan darurat.

Kepada Pemerintah Pusat

  1. Kepala BNPB menyiagakan pendukung tanggap darurat. Memobilisasi fungsi koordinasi dan fungsi komando guna menyusun kesiapsiagaan di tingkat nasional dengan menggerakkan secara terpadu tugas, fungsi dan tanggungjawab, serta sumber daya berbagai kementerian dan lembaga nasional, masyarakat sipil dan pelaku internasional, serta mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana nasional.
  2. Presiden memberikan kepemimpinan koordinasi tingkat tinggi. Menggerakkan perangkat termasuk, namun tidak terbatas pada, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta BAPPENAS, untuk menyiapkan perangkat kebijakan, mekanisme pengaturan dan anggaran untuk pengaktifan keseluruhan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang juga meliputi prioritas vaksinasi dan pengendalian pandemi terutama pada kawasan berisiko tinggi dan/ atau terpapar. Memanfaatkan dan memberdayakan sistem, kepemimpinan dan koordinasi yang ada sebelum memutuskan menunjuk pejabat lain untuk memimpin tanggap darurat.
  3. Memastikan ketersediaan komoditi kebutuhan dasar barang-barang esensial. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memastikan stabilitas dan ketersediaan kebutuhan dasar sebagai buffer, dan ketersediaan keperluan siaga tanggap darurat, serta pemulihan dari kejadian cuaca ekstrem terutama untuk mendukung opsiopsi bantuan dan layanan kemanusiaan di sektor shelter dan hunian, air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pengamanan aset dan pemulihan mata pencaharian. Bersama itu melakukan pengaturan lintas kementerian/ lembaga dan daerah terpapar untuk menyiagakan aset-aset infrastruktur, sarana, dan rantai logistik yang peka, memadai, dan tangguh bencana.

Kepada Organisasi Masyarakat Sipil

  1. Melakukan konsolidasi untuk berpartisipasi secara proaktif. Mengadakan segera pertemuan Forum-Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), atau platform lain, menyamakan persepsi dan menyusun strategi pelibatan dalam kesiagaan, termasuk memanfaatkan Seruan Siaga ini untuk menggegas Pemerintah Daerah memulai melakukan tindakan siaga; membagi tugas dan merapat kepada klaster-klaster atau sektor-sektor pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sementara berkoordinasi dengan jaringan di daerah dan nasional
  2. Memastikan, melindungi, dan memelihara martabat orang-orang dan komunitas terdampak. Memperkenalkan, membantu penerapan dan pengawasannya dengan dan oleh semua pihak terkait prinsip “pertama dan utamanya, tidak menimbulkan kemudaratan” (Primum non nocere). Memastikan dijunjung tingginya martabat orangorang terpapar dan terdampak ketika membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, melindungi hak, melibatkan, serta membantu respons dan pemulihan. Mendorong perhatian, bantuan, dan perlindungan serta pelibatan khusus untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
  3. Mendorong pekerja dan relawan penanggulangan bencana dan kemanusiaan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 serta mendorong Pemerintah Daerah di kawasankawasan berisiko/ terdampak untuk menyegerakan vaksin di masyarakat sesuai sasaran. Mengajak dan mendampingi kelompok masyarakat lainnya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, terutama untuk kelompok berisiko tinggi seperti orang lanjut usia, perempuan hamil, penyandang disabilitas, orang yang memiliki penyakit bawaan/ komorbid, dan masyarakat yang berada di wilayah sulit dijangkau dan/ atau terdepan, terpencil, dan terluar. Menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan diri sendiri, sejawat, dan masyarakat terdampak, dan mengintegrasikan pertimbangan ini dalam kesiagaan dan tanggap darurat kemanusiaan.
  4. Mewujudkan semangat kesetiakawanan yang bertanggung jawab. Mengajak para pelaku internasional untuk melengkapi upaya komunitas, pemerintah dan masyarakat sipil dengan bantuan teknis dan sumber daya secara berprinsip dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan dan standar-standar yang berlaku sesuai dengan permintaan dan arahan pemerintah

Kepada orang-orang dan komunitas terdampak

  1. Membangun kesadaran dan pemahaman sendiri pada masing-masing orang, keluarga dan komunitas untuk memahami dan tanggap terhadap risiko. Memantau perkembangan informasi cuaca dan situasi bencana pada umumnya. Memastikan akses informasi dan senantiasa memantau pengumuman dan peringatan dari pihak wewenang di Pemerintah Daerah, maupun secara mandiri melalui aplikasi, termasuk InaRISK Personal, Info BMKG, Magma Indonesia, dan Sipongi+ yang dapat diunduh dari telepon pintar.

MPBI, dalam kapasitasnya masing-masing dan organisasi, siap bekerja sama dengan para pihak-pihak terkait untuk memberdayakan gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dan menguatkan sistem penanganan darurat bencana yang efektif, profesional, dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *