Ketua BP Perda DPRD Jabar Nilai Anggaran Pilgub Jawa Barat Sebesar Rp 2,47 Triliun Tidak Masuk Akal

Terasjabar.co – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., menganggap anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) senilai Rp 2,47 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak masuk akal.

“KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp 2,47 triliun untuk keperluan Pilgub tahun 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal,” kata Achdar, Rabu (3/11/2021).

Menurutnyaa, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp 900 miliar untuk dana cadangan pelaksanaan Pilgub 2024.

“Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jateng. Di Jateng ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp 900 miliar. Masa ajuan KPU Jabar hampir tiga kali lipatnya,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini.

Ia menyebutkan bahwa selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang.

Achdar menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan Pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional.

“Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota,” ujarnya.

Kemudian, ia membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar juga dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp 1,8 triliun. Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 1,1 triliun, tapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp 900 miliar.

Ia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis.

“Jadi KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov. Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp 1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret. Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp 800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan Pilgub yang akan diserantakkan dengan Pilbup dan Pilwalkot itu,” pungkasnya.