Tolak Jabatan Presiden 3 Kali, SBH Menduga Akan Timbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan

Terasjabar.co – Perpanjangan periode presiden menjadi 3 kali akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Demikian diungkapkan Anggota DPRD Jawa Barat Ir. H. Sri Budihadjo Hermawan, M.IPol. (SBH) terkait rencana wacana memperpanjang periode Presiden Joko Widodo menjadi 3kali, Rabu (23/6/2021).

SBH mengatakan pihaknya tidak setuju dengan rencana sebagian kecil masyarakat Indonesia tersebut. “Jadi jika rencana periode presiden 3 kali selain adanya pelanggaran konstitusi saat ini juga dimungkinkan akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu kami menolak,” ungkap SBH.

SBH menambahkan selain dua dampak negatif tersebut juga akan memutus regenerasi kepemimpinan bangsa. Padahal, kata dia, banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang potensial di Indonesia.

“Dampak lainnya terhambatnya inovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Jika tidak adanya pergantian pemimpin bahkan bisa membuat Indonesia tak bisa cepat mengikuti perkembangan dalam upaya pemajuan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Sebelumnya dalam sebuah survei Parameter Politik Indonesia mencatat sebanyak 52,7 persen masyarakat di Indonesia tidak setuju dengan wacana memperpanjang periode presiden menjadi 3 kali. Hal itu terungkap dari survei yang digelar Parameter Politik Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan pertanyaan apakah responden setuju jika Joko Widodo kembali menjabat hingga tiga periode yang tidak disetujui sebanyak 45,3 persen. Sebanyak 25,3 persen setuju dan sisanya tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan mayoritas yang tidak setuju karena menganggap kinerja Jokowi kurang bagus (16,4 persen), hal tersebut tidak sesuai dengan UUD dan konstitusi yang berlaku (9,5 persen) dan tiga periode terlalu lama (6,8 persen).