Irfan Suryanagara Minta Wali Kota Depok Bertanggung Jawab Atas Terbengkalainya 4.000 Paket Bansos

Terasjabar.co – Total bansos dari Pemprov Jawa Barat untuk warga Depok yang tersalurkan hanya sekitar 43.000 dari 47.000 paket bansos yang dialokasikan via Kantor Pos.

Setidaknya ada 4.000 bansos tak tersalurkan karena alamat penerima tak sesuai. Persoalan lainnya, yakni alamat tak dikenal, penghuni meninggal dunia, pindah rumah, atau tercatat sebagai penerima dobel bantuan. Akibatnya, 4.000 paket bansos itu harus diretur dan sebagian disalurkan ke pihak lain seperti yayasan yatim piatu atau lansia.

Sebanyak 256 tray atau nyaris setengah ton telur terpaksa dimusnahkan pada Sabtu (27/6/2020) lalu karena mutunya dianggap sudah tak layak konsumsi.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku bahwa insiden ini bukan tanggung jawabnya. Hal itu ia ungkapkan meskipun data penerima khususnya kelompok non-DTKS, juga dihimpun oleh jajarannya sebelum proses verifikasi dua arah dengan Pemprov Jawa Barat.

“Tanggung jawab distribusi bansos Provinsi Jawa Barat adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Kantor Pos. Dengan demikian Kantor Pos yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian bansos Provinsi Jawa Barat hingga ke penerima manfaat sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Akan tetapi jika ditemukan kendala dengan data penerima, Kantor Pos dapat juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok,” ujar Idris pada Senin (29/6/2020).

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi, Ir. Irfan Suryanagara, M.IPol. mengatakan Wali Kota Depok Mohammad Idris harus bertanggung jawab atas insiden terbengkalainya sekitar 4.000 paket sembako dari Pemprov Jawa Barat.

“Sudah jelas di dalam aturan, bansos apa pun yang diberikan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Jadi Wali Kota harus bertanggungjawab, bukannya menyalahkan PT. Pos” kata Irfan kepada Terasjabar.co, Rabu (1/7/2020).

Irfan juga menyayangkan, dengan status Depok sebagai smart city tetapi tidak mampu mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

“Masyarakat juga lagi butuh malah dipendam, akhirnya malah jadi busuk, tidak bermanfaat dan mubazir. Sudah sistem teknologi dan katanya Depok ‘smart city’, masa ngurusin data begitu saja tidak bisa. Kedepan ini harus diperbaiki,” pungkas anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini.