Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi V DPRD Jabar: Belum Saatnya!

Terasjabar.co – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64, Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk saat ini tidak tepat.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya berkaca dengan kondisi masyarakat pada saat ini, yang mengalami kelumpuhan ekonomi karena kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemik corona virus disease 19 (covid-19). Dadang berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, karena dipastikan semakin membebani masyarakat.

“Saya sebagai masyarakat dan sebagai wakil masyarakat Jawa Barat, pada intinya tidak setuju dengan adanya kenaikan tarif BPJS. Argumentasinya jelas, kalau kita lihat kondisi di lapangan. Dari berbagai alasan, BPJS belum saatnya untuk naik. Dulu saja masih ada masyarakat yang keberatan sampai sekarang. Apalagi sekarang, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk dampak dari penanganan covid-19 ini,” ujar Dadang, Selasa (19/5/2020).

“Sekarang ini kita tidka lagi bisa masyarakat miskin. Tetapi kepada masyarakat secara keseluruhan. Sekarang ini, sudah banyak bermunculan warga miskin baru akibat dampak dari covid-19. Alangkah tidak elok kebijakan dari pusat untuk menaikkan tarif BPJS. Sebaiknya rencana itu dihentikan dulu,” sambungnya.

Terlebih saat ini kata Dadang, penilaian masyarakat terhadap kinerja BPJS masih minor. Lantaran masih banyak kekurangan, salah satunya pelayanan. Sehingga menurutnya, yang lebih tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerjanya ketimbang menyudutkan masyarakat dengan menaikkan tarif BPJS.

“Seharusnya, BPJS dievaluasi. Harus ada argumentasi yang jelas, kenapa ada kenaikan iuran. Sementara di lapangan, BPJS selalu jadi kendala dan persoalan. Masih banyak rumah sakit yang belum dibayar. Belum lagi ada rumah sakit yang sampai pinjam ke bank, karena BPJS telat bayar. Sejauh ini efisiensi BPJS sudah seperti apa? Jadi menurut saya, belum saatnya BPJS (iuran) naik. Kalaupun naik, tolong transparansi. Kenapa harus naik? Argumentasi kenaikannya seperti apa?,” tanya Dadang.