Cegah Corona, Pemprov Jabar Akan Cek Kesehatan Pemudik di Pintu Kedatangan

Terasjabar.co – Para pemudik yang datang ke Jawa Barat (Jabar) akan diperiksa kesehatannya di titik kedatangan, baik di terminal, bandara maupun stasiun. Langkah itu diambil untuk antisipasi penyebaran virus Corona.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, jika ada pemudik yang bergejala akan dilakukan rapid test. Kemudian Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar akan melakukan pengecekan dan memastikan orang yang datang atau tiba dalam kondisi sehat.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Emil itu mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4/2020).

“Dan tentunya kepada mereka yang sudah keburu pergi dari Jakarta dan sekitarnya menuju kampung halaman, Anda punya risiko. Pertama, menjadi status ODP,” ucap Emil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2020).

“Dengan status ODP, Anda wajib karantina diri selama 14 hari, dan jika ketahuan tidak melakukan tindakan karantina diri, maka polisi akan mengambil tindakan dengan pasal membuat sebuah potensi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan warga,” ujar Emil melanjutkan.

Selain itu, ia mengatakan ada sejumlah kasus penularan Covid-19 akibat memaksakan mudik dari sejumlah daerah ke Jabar. Salah satunya lansia yang sakit stroke di Ciamis, terpapar setelah dikunjungi anaknya dari Jakaera.

Kemudian seorang suami yang terpapar karena istrinya positif COVID-19 di Jakarta dan memaksakan mudik ke Bandung.

“Dua cerita ini adalah sebuah kekhawatiran yang nyata. Maka, sebaiknya tidak mudik, karena sudah dijamin oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita dengan tidak melakukan mudik,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk pemenuhan hajat hidup perantau di ibu kota akan dipenuhi pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

“Kepada mereka yang tidak mudik jangan khawatir. Khususnya yang di Jakarta, karena hajat hidup akan ada insentif ekonomi dijamin oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial dalam bentuk anggaran tunai ataupun pangan,” ucapnya.

Sementara itu dalam rapat tersebut, Jokowi membicarakan kemungkinan memberikan alternatif hari lain sebagai pengganti libur nasional hari raya, berikut fasilitas mudik bagi pemudik dan menggratiskan sejumlah tempat wisata yang dimiliki daerah.