BIJB Memprihatinkan, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Ini Desak Gubernur Berikan Ketegasan Status dan Tupoksi BIJB

Terasjabar.co – Komisi IV DPRD Jawa Barat merasa prihatin dengan kondisi Bandara Internasional Jawa Barat saat ini. Bahkan BIJB pun dinilai sulit untuk berkembang.

“Kalau kondisinya seperti ini BIJB akan sulit berkembang. Ini harus ada ketegasan dan kejelasan antara tupoksi BIJB dengan Bandara Husein Sastra Negara. Disini Gubernur harus tegas mengambil sikap itu, menjadikan BIJB sebagai bandara masyarakat Jawa Barat, dimana BIJB harus menjadi bandara penerbangan untuk umum dan menjadikan Bandara Husein sebagai penerbangan khusus militer,” jelas Achdar Sudrajat Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat baru baru ini.

Diungkapkan Achdar, Komisi IV DPRD Jawa Barat telah melakukan peninjauan dan pengawasan beberapa waktu lalu. Dari hasil peninjauan diketahui ternyata kondisi BIJB sangat memprihatinkan. Baik dari sisi sarana dan prasana maupun dari sisi kerjasama maskapai penerbangannya.

“Kondisi BIJB ini sangat, memprihatinkan. Bukan sekali, tetapi sangat, sangat dan sangat memprihatinkan. Bahkan berdasarkan informasi, BIJB pun sempat nunggak pembayaran listrik, dan diancama akan diputus listrikmya. Ini sangat memprihatinkan,” jelas Achdar.

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, dari sisi penumpang di BIJB pun sangat minim. Termasuk juga hanya ada beberapa maskapai saja yang beroperasi disana.

“Masa bandara internasional tidak ada penumpangnya. Makanya ini harus ada ketegasan dari Gubernur Jawa Barat untu bisa memaksimalkan BIJB,” katanya.

Menurutnya ketegasan tupoksi BIJB dan Bandara Husein Sastra Negara ini sangat penting. Sehingga BIJB pun bisa lebih berkembang dan menjadi bandara kebanggan masyarakat Jawa Barat.

“Salah satu hambatan BIJB adalah karena bandara Husein masih dipergunakan untuk umum. Mestinya bandara Husein dibuat khusus untuk militer bukan domestik. Harus ada kejelasan dulu tentang status bandara Husein sebelum memaksimalkan BIJB. Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah mana bisa optimal bijb. Gubenrur harus tegas dan koordinasi dengan Bandara Husein. Gubernur punya hak untuk itu. Bahwa gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Sampai kapanpun kalau tidak ada ketegasan tidak akan berkembang. Sama saja bikin BIJB itu ibarat buang garam kelaut. Pemerintah harus tegas,” jelasnya.

Dikatakannya ketegasan tersebut harus segera dilakukan oleh Gubernur, jangan sampai menunggu terlalu lama. Terlebih hal tersebut akan berpengaruh terhadap kerjasama dengan para maskapai.

“Kalau maskapainya pergi dan keluar dari bijb gimana dong penumpangnya. Uang triliunan Jawa Barat jadi sia sia. Oleh karena itulah kita meminta gubernur harus tegas bagaimana memaksimalkan bijb,” pungkasnya.