Komisi V DRPD Jabar Minta Biro Yansos Jabar Lebih Terbuka Untuk Program Bantuan Hibah

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Biro Yansos Setda Jabar untuk berperan aktif mensosialisasikan mekanisme penyaluran bantuan hibah kepada masyarakat. Terlebih masih banyak masyarakat yang belum mengetahui regulasi dan tekhnis penyaluran bantuan hibah.

“Kami didalam reses itu langsung bertemu dengan masyarakat. Masyarakat menyambut baik reses dprd jabar, dan memberi masukan serta arahan. Tentunya ada masukan aspirasi disana, dimulai sarana prasarana, sarana ibadah, mesjid pesantren, paud dan lainnya. Tentunya ini berkewajiban bagi pemerintah untuk memberikan bantuan hibah tersebut,” jelas Toni Setiawan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat.

Terkait itu lanjutnya, pemerintah provinsi Jawa barat dinilai perlu untuk melakukan sosialisasi mekanisme bantuan tersebut kepada masyarakat. Termasuk juga memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat yang ingin mengakses bantuan tersebut.

“Dalam hal ini biro yansos harus membuka selebar lebarnya terhadap masyarakat yang akan mengajukan bantuan hibah. Tentunya disini harus tepat sasaran. Diukurnya ketika verifikasi. Karena mekanisme nya sudah terbuka secara online, e-planning bappeda jabar,” katanya.

Menurutnya, setiap masyarakat boleh mengajukan program bantuan hibah tersebut. Baik untuk renovasi mesjid, pesantren dan lainnya. Namun demikian tentunya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Seperti untuk mesjid yang perlu renovasi, maka yang harus mengajukanya adalah pengurus DKM. Dalam hal ini DKM harus membuka website eplanning Bappeda Jabar. Nanti ada arahan dan bagaimana persyaratannya. Tentunya DKM ini harus memenuhi persyaratannya yang diketahui oleh RT/RW, Kepala desa dan kecamatan. Dan mesjid itu didaftarkan ke kemenag jabar. status tanahnya harus dihibahkan ke mesjid,” katanya.

Diungkapkannya, pengajuan bantuan hibah tersebut tentunya akan dilakukan verifikasi oleh Bappeda Jabar dan Biro Yansos Setda Jabar. Oleh karena itulah masyarakat harus paham regulasinya dan melengkapi segala persayaratannya.

“Kami pun tentunya akan mengawasi mekanisme itu, dengan adanya sistem eplanning dan masing masing mengajukan online ke bapeda jabar. Baru di verifikasi dinas yansos. Kalau mekanisme dijalankan insyaaloh tidak ada penyimpangan,” pungkasnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *