Komisi I DPRD Jabar Dorong Pembenahan Pengelolaan Aset di Jabar

Terasjabar.co – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pihak Pemerintah provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan penataan dan pendataan asset daerah. Karena, sampai saat ini masih cukup banyak asset daerah provinsi Jabar belum tertata dan terdata dengan baik, sehingga cukup wajar ada beberapa aset pemprov Jabar dikuasai pihak ketiga, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengatakan memang sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki databest asset.

“Padahal DPRD Jabar melalui Komisi I sudah beberapa kali meminta pihak Pemprov jabar untuk secepatnya menata dan mendata/ atau membuatkan databest asset. Ada cukup banyak aset pemprov Jabar yang sudah dikuasai dan bahkan di klaim milik mereka (pihak ketiga-red). Padahal, secara de jure masih tercatat dalam buka aset sedangkan secara de facto sudah dikuasi pihak ketiga atau pihak lain”, katanya di Kantor Eks BKPP, Kabupaten Garut, Rabu (15/1/2020).

Permasalahan kepemilikan aset daerah, agar ditata dan didata dengan baik yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah atau legalitas berupa Surat-surat/DPRD Jabar akan terus mendorong pihak Pemprov Jabar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk segera menyelesaikan pendataan atau membuat databest asset.

“Pendataan asset harus ditingkatkan supaya tidak ada masalah saat pemeriksaan oleh BPK, kedepannya”, ujar Bedi.

Komisi I, tambah Bedi, akan terus mengingatkan dan minta agar segera menyelesaikan pendataan atau membuat databest asset.

Sebelumnya pengelolaan asset dipegang oleh Biro Asset Daerah, namun seiring perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) kini pengelolaan asset di pegang oleh BPKAD. Maka, Komisi I berharap, mudah-mudahan saja dengan perubahan pengelolaan asset ini dapat lebih meningkat kinerjanya.

Lebih lanjut Bedi mengatakan, DPRD Jabar khususnya Komisi I menilai pengamanan dan pengelolaan asset pemprov Jabar yang tersebar di 27 kabupaten/kota se Jabar banyak yang belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya asset yang masih tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi lain.