Banyak Permasalahan, Komisi V DPRD Jabar Usulkan Revisi Perda Pendidikan

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Jawa Barat berencana mengusulkan agar Perda No. 5 Tahun 2017 terkait Penyelenggara Pendidikan direvisi. Terlebih perda tersebut selama ini dinilai masih banyak kekurangan dan belum bisa mengakomodir penyelenggara pendidikan.

“Kita mendapat masukan tenyata Perda No. 5 Tahun 2017 tentang penyelengara pendidikan ini masih banyak kekurangannya sehingga perlu di update kembali dan direvisi,” jelas Toni Setiawan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat usai menerima audiensi dari Aliasi Pemerhati Pendidikan Jawa Barat di DPRD Jabar, Senin (13/1/2020).

Diungkapkannya, banyak permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan Perda No. 5 Tahun 2017. Seperti halnya terkait dengan Dewan Pendidikan, status guru honorer, PPDB, Sistem Zonasi dan lainnya.

“Perda ini masih banyak kekurangannyam dan terkesan tidak mengakomodir persoalan penyelenggara pendidikan di Jabar. Sehingga perlu dibenahi,” katanya.

Seperti halnya terkait dengan kehadiran dewan pendidikan. Pada tahun sebelumnya maslaah dewan pendidikan pun sempat mencuat dan digugat di PTUN dan kalah. Sehingga hal tersebut sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan di Jabar.

“Tentunya itu tidak boleh terjadi lagi, karena dulu itu terkait dewan pendidikan sendiri tidak diatur di perda,” jelas anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Begitu juga dengan masalah PPDB dan sistem zonasi. Menurutnya selama ini banyak permaslaahan yang terjadi dan cenderung mengarah pada penyimpangan.

“Oleh karena itulah Perda ini kita akan usulkan supaya direvisi. Bahkan kita pun akanmengusulkan agar dibentuk pansus penyelenggara pendidikan untuk membahasnya,” katanya.

Hal senada pun diungkapkan Abdul Hadi Widjaya Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar. Dikatakannya pihaknya akan mengusulkan agar Perda No. 5 tahun 2017 tersebut direvisi. Terlebih masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi.

“Memang permasalahan di pendidikan ini cukup komplek dan banyak melibatkan stake holder, kita coba meluruskan, salah satu faktor belum sempurnanya terkait dengan perda penyelenggara pendidikan. Karena banyak perkembangan sehingga perda tersebut perlu di update. Maka kami menyepakati Komisi V DPRD Jabar akan mengahujan hak inisiatif untuk merevisi atau pembuatan perda baru,” katanya.