Pernah Ditolak, Wagub Jabar Kembali Ajukan Raperda Keagamaan ke DPRD

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan kembali melayangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keagamaan kepada DPRD Jabar untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda.

Sebelumnya, Raperda Keagamaan pernah ditolak karena dinilai belum ada peraturan yang sesuai di atasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, usulan tersebut kembali dilayangkan seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Uu optimis DPRD Jabar akan mengesahkan Raperda Keagamaan tersebut menjadi Perda.

“Kalau dulu Perda Keagamaan, ditolak karena UU Pesantren belum diterbitkan pemerintah pusat, sekarang kami akan kembali melayangkan Raperda Keagamaan karena sudah ada payung hukumnya,” ucap Uu, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Wagub Jabar Optimistis Perda Keagamaan Akan Disahkan DPRD

Dikatakan Uu, dirinya meyakini jika Perda Keagamaan di Jawa Barat bisa diterbitkan awal 2020 mendatang. Untuk itu, secepatnya akan mengajukan kepada DPRD Jabar agar segera dibahas dalam rapat paripurna.

“Secepatnya, mudah-mudahan awal 2020 sudah disahkan,” ujarnya.

Menurutnya, adanya UU Pesantren merupakan bentuk penghargaan negara kepada para santri dan pesantren. Dengan begitu, saat ini pendidikan pesantren dapat mandiri karena memiliki payung hukum dan anggaran yang bisa dikucurkan pemerintah secara khusus.

“Dulu pesantren tidak berdiri sendiri tapi bernaung di beberapa kementerian, tetapi dengan lahirnya UU Pesantren maka kami merasa jelas arahnya ke mana,” tandasnya.