DPRD Jabar Minta Seleksi Sekda Dilaksanakan Secepatnya, Ini Alasannya

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan secepatnya supaya pelantikan Sekda Jabar dapat dilakukan tepat waktu, maksimal sebelum 2020.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan Pj Sekda Jabar Daud Achmad yang sudah ditunjuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menggelar seleksi terbuka atau open bidding Sekda Jabar diminta segera menjalankan tugas tersebut sesuai jadwal dan peraturan.

“Saya harap sesuai dengan jadwal. Prosesnya berjalan dengan baik, terbuka, dan siapapun yang terpilih adalah sekda yang terbaik di Jabar,” kata Ineu di Bandung, Selasa (22/10/2019).

Ineu mengatakan posisi sekda definitif ini harus segera diisi supaya roda pemerintahan berjalan lancar. Namun mengenai detail seleksi tersebut, Ineu mengatakan DPRD Jabar sendiri belum menerima jadwal atau laporannya.

“Saya belum dapet kabar ya, yang pasti ada timselnya sendiri. Jadwalnya belum ada laporan ke DPRD juga,” kata Ineu.

Pj Sekda Jabar Daud Achmad mengatakan pihaknya masih menunggu surat Kementerian Dalam Negeri ihwal pemberhentian Iwa Karniwa dari jabatan Sekda Jabar terdahulu. Kalaupun tidak ada surat pemberhentian, katanya, pihaknya sudah konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Jadi minta izin lah ke KASN untuk bisa memulai seleksi sekda ini. Targetnya sih awal November lah target kita ya, mulai kerja, pansel dibentuk, kita juga sudah mulai kerja sekarang,” kata Daud di Gedung Sate, Selasa (22/10/2019).

Daud mengatakan belum bisa menentukan jadwal seleksi sebelum adanya surat tersebut. Namun, pihaknya sudah membuat rancangan jadwal untuk kemudian ditentukan panitia seleksi.

“Jangan lama-lama saya menjadi penjabat. Keinginan saya, awal tahun sudah ada. Nanti dari rancangan jadwal yang kita bikin, kita jalankan,” katanya.

Mengenai panitia seleksi sekda tersebut, katanya, harus berjumlah ganjil seperti lima, tujuh, atau sembilan orang. 40 persennya adalah dari pemerintahan, 60 persennya dari akademisi.

Sebelumnya, Daud Achmad yang mengatakan akan bertugas sebagai Pj Sekda Jabar selama maksimal tiga bulan.

Tugas utamanya adalah melakukan seleksi, lelang jabatan, atau open bidding, untuk mencari sosok pengisi jabatan Sekda Jabar selanjutnya.

Daud sendiri, tidak bisa mengikutinya karena terbatas usia menjelang pensiun.

Kamis (12/9), Daud Achmad yang sebelumnya adalah Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Jabar, kemudian menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jabar ini, akan bertugas sebagai Pj Sekda Jabar selama maksimal tiga bulan.

Tugas utama Daud, kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil, adalah melakukan seleksi, lelang jabatan, atau open bidding, untuk mencari sosok pengisi jabatan Sekda Jabar selanjutnya. Daud sendiri, kata Emil, tidak bisa mengikutinya karena terbatas usia menjelang pensiun.

Emil menyampaikan siapapun yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut seleksi terbuka tersebut, bisa segera siap-siap mendaftarkan diri seleksi calon Sekda Jabar jika semua persyaratannya sudah terpenuhi.

“Untuk menjadi sekda Jabar yang memang beban tugasnya luar biasa ya. Mengurusi hampir 50 juta manusia dengan segala rupanya. Mudah-mudahan kita menemukan yang terbaik, bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Di mana saja, zaman sekarang yang penting kerjanya mengakselerasi mesin yang bernama Jabar Juara,” katanya.

Emil mengatakan dirinya memberi waktu persiapan open bidding tersebut selama dua minggu. Dengan demikian, pas tiga bulan, tidak terjadi kekosongan jabatan.

Sebelumnya, Daud Achmad mengatakan salah satu tugasnya antara lain mempersiapkan selama tiga bulan ini untuk seleksi calon Sekda Jabar. Pola seleksi pun sama seperti seleksi eselon dua sebelumnya.

“Kami buka pendaftaran dan untuk jabatan tinggi madya, itu terbuka seluruh Indonesia. Siapapun yang memenuhi syarat, dia bisa mendaftar untuk menjadi sekda,” katanya.

Tahapannya, kata Daud, akan membikin dulu tim panitia seleksi yang nantinya alan mendapat surat keputusan dari gubernur. Mereka akan menyeleksi para calon dari mulai syarat admnistrasi, tes psikologi, dan wawancara.

“Sampai nanti si panitia memilih tiga calon, nanti diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden. Karena SK sekda oleh Presiden. ASN untuk sekda itu yang jelas golongan 4D minimal dan dia menduduki jabatan tinggi pratama saat ini,” katanya.

Mengenai calon dari non-ASN, katanya, masih harus dikaji karena non-ASN bisa menempati sejumlah jabatan tertentu dan harus seizin Presiden. Namun selama ini, katanya, sekda itu harus dari ASN.

“Emang undang-undang memungkinkan, tapi untuk jabatan tertentu. Ada dirjen yang teknis misalnya itu boleh tapi seizin presiden. Tidak serta merta pak Gubernur bisa menunjuk ASN, itu tidak bisa. Tapi kalau sekda, saya yakin sekda itu dari ASN bukan dari non-ASN,” katanya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *