Pangdam dan Kapolda Jabar Imbau Masyarakat Sudahi Konflik Terkait Pemilu

Terasjabar.co – Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi menggelar halal bihalal dan silaturahmi dengan 1.600 ulama se Jabar-Banten di Gedung Islamic Center, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (25/6/2019).

Keduanya kompak menyerukan masyarakat Jabar dan Banten agar mengakhiri perselisihan akibat perbedaan pilihan politik dalam Pemilu Presiden 2019, serta mulai fokus membangun wilayahnya.

“Urusan untuk Pilpes sudah selesai, sudah ada MK sudah ada KPU,” kata Tri dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, masyarakat Jabar dan Banten mesti melihat ke depan guna memikirkan kesejahteraan masyarakat ketimbang terus berkutat dalam permasalahan Pilpres yang telah terlewati.

“Kita saatnya berpikir membangun Jabar dan Banten,” ucap Tri.

Ia juga menekankan pentingnya peran para ulama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Pemilu 2019. Peran ulama juga penting agar masyarakat kembali bersatu setelah hajat demokrasi tanah air selesai.

“Kalau ulama dulu bersatu (melawan) penjajahan Belanda, harapan saya (sekarang) kita bersatu untuk membangun Jabar dan Banten,” ucapnya.

Perpecahan akibat perbedaan pilihan politik atau calon yang diusung dipastikan merugikan masyarakat sendiri dan diinginkan negara-negara asing. Pemberdayaan ekonomi dan kegiatan perdagangan yang mestinya berlangsung dan dilakukan masyarakat, terhenti lantaran lebih sibuk bertikai. Kondisi terpecah tentunya diharapkan negara-negara asing yang ingin mendominasi perekonomian Indonesia.

“Penjajahan ke depan lewat ekonomi,” ucap Tri.

Ia pun berkisah pengalamannya berumrah di Tanah Suci beberapa waktu lalu. Kendati berbeda bangsa dan negara, umat Islam bersatu saat melakukan ibadah umrah. Hal tersebut diharapkan bisa juga terjadi di Indonesia.

Perbedaan-perbedaan lenyap karena rasa persatuan ada pada diri anak bangsa. Persatuan menjadi modal negara ini yang mayoritas merupakan umat Muslim untuk berdaya dan mampu bersaing secara ekonomi.

Hal senada dikemukakan Kapolda Rudy Sufahriadi. Rudy mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Pangdam Siliwangi tersebut.

“Politik sudah selesai semua, hanya sisanya kita membangun, semoga apapun yang diputuskan MK, masyarakat Jabar harus mendukung, dan kita berharap juga masyarakat Jabar enggak usah ada lagi yang ke Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, proses sengketa Pilpres yang ditangani Mahkamah Konstitusi berjalan dengan terbuka dan bisa dilihat langsung masyarakat dalam siaran televisi.

“Nonton we urang di tivi, insya Allah aman,” ucap Rudy.

Masyarakat, lanjutnya, justru berkewajiban untuk menjaga kondusivitas Jabar. Rudy yang kenyang bertugas di daerah konflik ini menilai, keamanan, dan ketenteraman Jabar sangat mahal.

Di wilayah konflik, tuturnya, bergerak ke daerah-daerah di sekitarnya tak bisa leluasa. Kecurigaan tumbuh subur karena para warganya saling bertikai.

“Saya (bertugas) ke Poso dari Kapolres sampai (menjabat) Kapolda Sulawesi Tengah, ribut.  Saya bolak balik ke Aceh teu anggeus (konflik terus),” kata Rudy.

Hanya saat bertugas di Jabar, keamanan dan ketertiban bisa dirasakannya. ‎”Nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan (untuk)  Jabar,” ucapnya.

Rudy berharap, konflik masyarakat tak terjadi di Jabar. Jalannya Pemilu 2019 pun menjadi bukti masyarakat Jabar bisa melewati momen itu dengan aman dan damai. Sementara itu, Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei berpesan agar agar seluruh elemen masyarakat menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita lihat di Saudi Arabia, tidak ada pemilihan (pemilu), kenapa di kita ada pemilihan, karena kita negara berdasar kesepakatan,” ucap Rachmat.

Menjaga kesepakatan dengan berlandaskan pada perdamaian menjadi penting pada Muslim di Indonesia. Rahmat juga mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan Jawa Barat selama gelaran pemilu.

Imbauan menjaga kondusivitas turut dilontarkan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Ia menyatakan, warga Kabupaten Tasikmalaya tak perlu datang ke Jakarta terkait penyelesaian sengketa Pilpres di MK.