Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Jabar Tinggi, Ada 550 Pelanggaran Kampanye

Terasjabar.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat, hingga hari terakhir masa kampanye, terdapat 550 kasus pelanggaran Pemilu di Jawa Barat.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan, sejumlah pelanggaran tersebut di antaranya terkait administrasi alat peraga kampanye (APK), pidana Pemilu, dan sengketa pada tahap pencalonan.

“Yang paling banyak itu APK, untuk pidana Pemilu ada 89 kasus yang masih kami proses,” kata Abdullah Dahlan di Bandung, Sabtu 13 April 2019 seperti dilaporkan Antara.

Dia mengatakan, sebagian dari pelanggaran tersebut ada yang tidak dilanjutkan proses penegakan hukumnya karena tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu, beberapa pelanggaran juga tidak bisa ditindak melalui UU Pemilu.

“Ada pelanggaran yang kami tidak bisa tindak dalam Undang-Undang Pemilu tapi kami lanjutkan dengan Undang-Undang lain. Misalnya pelanggaran yang terjadi di ASN (Aparatur Sipil Negara), kami teruskan ke Komisi ASN,” katanya.

Dia menyebutkan, beberapa pelanggaran tersebut ada yang masih diproses dan ada yang sudah pada tahap putusan pengadilan.

“Di Cianjur dan Indramayu bahkan sudah ada vonisnya. Akhirnya setelah ada putusan tetap tersebut, KPU mencoret peserta dari daftar calonnya,” kata dia.

Bawaslu Jawa Barat juga menyatakan, indeks kerawanan Pemilu 2019 di Jawa Barat cukup tinggi dan hal itu akan diantisipasi.

Abdullah Dahlan mengatakan, Bawaslu Jawa Barat akan melakukan pemetaan daerah-daerah yang dianggap rawan pelanggaran Pemilu 2019.

“Jadi, ini menjadi konsep kami juga, termasuk internal Bawaslu juga untuk melakukan pemetaan soal indeks kerawanan di beberapa TPS. Pemetaan itu dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang memang harus diantisipasi dan memiliki potensi pada hari H,” kata Abdullah Dahlan.

Dia menyebutkan, saat ini daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran pemilu adalah Bogor. Namun ia mengatakan Bawaslu Jawa Barat tidak hanya berfokus terhadap daerah tersebut.

“Kami melakukan kesiagaan terhadap semua, hampir seluruh kabupaten berpotensi ada politik uang, kami awasi tindakan politik uang tersebut,” katanya.

Menurut dia, tindakan politik uang itu sangat merusak kontestasi pemilu. Selain itu, masih banyak aktivitas kampanye yang ia rasa tidak bermartabat.

Pada masa tenang, tidak boleh ada lagi APK yang masih terpasang. Bawaslu Jawa Barat akan segera menertibkan APK yang masih berceceran.

“Lalu penertiban alat peraga kampanye, seluruh jajaran Bawaslu akan turun nanti pada hari rawan ini,” katanya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *