Jelang RUPS BJB, DPRD Jabar Dorong Pemprov Tingkatkan Komunikasi Dengan Bupati/Wali Kota

Terasjabar.co – DPRD meminta Pemprov Jawa Barat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan Bank BJB.

Hal ini dirasa perlu mengingat pemerintah daerah tingkat II itupun merupakan pemilik saham di bank pelat merah tersebut.

Anggoto Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Eryani Sulam mengatakan, komunikasi dari pemprov ini harus dilakukan agar Bank BJB merasa dimiliki oleh seluruh warga Jawa Barat dan Banten.

Terlebih, dia menilai pemerintah kabupaten/kota pun memberi andil yang besar untuk keberlangsungan bank tersebut.

“Harus dilibatkan, bagaimana supaya BUMD ini (Bank BJB) menjadi bank orang kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten,” ucap Eryani, Kamis (21/3/2019).

Dirinya mengakui, Pemprov Jawa Barat melibatkan kabupaten/kota terkait pembagian deviden dan CSR. Namun, pelibatan seperti ini belum dilakukan saat pengambilan langkah-langkah strategis seperti pemilihan direksi.

Apabila dibiarkan, dia khawatir pemerintah kabupaten/kota akan mengambil sikap, seperti menarik penyimpanan modal di Bank BJB seperti yang pernah dilakukan salah satu daerah.

“Kalau tidak salah, Cianjur sudah pernah akan mencabut, tidak akan disimpan di BJB, (penyimpanan dana) PNS-nya juga akan dialihkan,” katanya seraya menyebut hal ini tidak akan terjadi jika bupati/wali kota selaku pemegang saham diajak komunikasi dalam pengambilan keputusan.