Pemprov Jabar Ingin Adopsi Sistem Pemerintahan Terpadu seperti di Metro Portland Oregon USA

Terasjabar.co – Sistem pemerintahan Metro Portland bisa diterapkan di Jawa Barat jika masing-masing kepala daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengurus suatu bidang. Sayangnya, di Jabar selama ini kerja sama tersebut belum pernah ajeg.

Melalui rencana pembentukan wadah koordinasi antara wilayah di Cekungan Bandung yang digagas Pemprov Jabar, akan menjadi kekuatan agar kerjasama antar daerah berjalan dan berkesinambungan.

Untuk diketahui pada akhir tahun lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirim utusan ke Metro Portland Oregon, Amerika Serikat terkait dengan rencana Pemrov Jabar membentuk badan otoritas Cekungan Bandung yang meliputi lima daerah di kawasan Cekungan Bandung yaitu Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya telah mengutus Sekretaris Daerah Iwa Karniwa bersama jajarannya ke Amerika Serikat untuk belajar mengenai penataan pemerintahan di Metro Portland, Oregon. Di sana merupakan contoh badan otoritas yang dinilai sukses di dunia yang bisa diterapkan di Jabar untuk wilayah Cekungan Bandung.

“Metro Portland itu mereka berangkat dari kesepakatan beberapa kota untuk bekerja sama mengurus awalnya itu sampah bersama. Lalu dikerjakan bersama dikelola oleh satu unit yang didanai sama-sama, terus lama-lama karena bagus efektif mengelola juga air  bersih mengelola juga transportasi sampai punya Convetion Hall, punya bisnis. Si lembaga itu akhirnya dengan sebuah proses politik waktu itu ada referendumnya dikukuhkan menjadi kelembagaan sendiri yang punya kekuasaan kewenangan khusus,” ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Pemprov Jabar Dani Ramdan, Minggu (3/3/2019).

Di Amerika, lanjut dia, hanya satu-satunya itu dan ke depan tidak dimungkinkan lagi upaya politik seperti itu.

“(Kalau diterapkan di Jabar) saya pikir kalau memang diawali dari kesepakatan Bupati Walikota, katakanlah kita berangkat dari sampah dulu, kan sudah ada proyeknya di Legoknangka, itu bagus terbantu nih bupati walikota nanti lama-lama ada juga urusan transportasi itu dibikin perusahaan bersama ‘kan bisa,” kata dia.

Diakui Dani, konsep ini bukan hal yang baru yang sejak dulu juga banyak namun kelembagaannya ini yang belum pernah ajeg.

“Kita ingin punya kelembagaan yang power itu di situ, supaya terasa gitu kehadirannya. Saat ini hanya forum koordinasi kerjasama, ” tuturnya.

Terkait dengan progres kajian badan Otorita Cekungan Bandung, jika merujuk pada peraturan yang berlaku saat ini yaitu mengenai PP Cekungan Bandung dan PP Kerjasama, itu memang lembaga yang bisa dibentuk oleh daerah itu namanya sekertariat kerjasama.

Di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Kawasan­ Perkotaan Cekungan Bandung tidak disebutkan sekretariat kerjasama. Sekretariat kerjasama itu ada di PP kerjasama, PP 17 tahun 2018.

“Nah sekretarian kerjasama itu memang bisa seperti BKSP sudah menjadi institusi tersendiri, ada kantornya sendiri atau juga ada yang bentuknya forum. Nah arahan Pak Gubernur ini ingin ini ke lembaga yang lebih punya power eksekusi. Kalau hanya koordinasi kerjasama nanti implementasinya ada di kabupaten kota banyak yang ketidak berhasilannya. Makanya kita akan coba cari bentuk kerjasama kesekretariat yang seperti apa,” ujar Dani.

Di sisi lain jika menggunakan badan otorita nanti ada persoalan dari sisi payung hukumnya juga karena sekarang tidak boleh ada badan otorita di bawah pemda. Pihaknya pun sudah menyiapkan alternatif lain  yaitu membangun kantor proyek. Hal itu seperti halnya BUDP (Bandung Urban Development Project).

“Itu sebenarnya kantor yang disiapkan kementerian atas dana bantuan luar negeri ya. Dulu di Jalan Suci kantornya. Nah mungkin itu bisa jadi alternatif. Jadi kita itu sebenarnya ini proyek saja, nanti anggarannya urunan dari provinsi dan kabupaten kota terkait sehingga si kantor ini bisa eksekusi,” katanya.

Jadi, sekretariat bersama nama formalnya, tapi operasionalnya akan berbentuk kantor projek manajemen. Terkait target, Dani mengatakan, tahun ini masih kajian kajian, karena anggaran sudah berjalan.

“Secepatanya 2020 kita mulai,” tutur Dani.