Proyek LRT Bandung Raya Diharapkan Selesai Bersamaan dengan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Terasjabar.co – Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) digunakan untuk pembiayaan pembangunan proyek light rail transit (LRT) Bandung Raya.

Selain pembangunan LRT, opsi lain untuk menghubungkan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar ke pusat Kota Bandung adalah dengan menghubungkannya dengan jalur rel kereta api melalui Stasiun Cimekar.

Ridwan Kamil mengatakan dalam rapat pimpinan di Gedung Sate pada Senin (4/2/2019), pihaknya membahas proses pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan LRT Bandung Raya.

“Pertama kereta api cepat ini pembebasan lahannya sudah 85 persen. Kalau fisik baru lima persen. Tapi target 2021 sudah bisa beroperasi. Kemudian kita membahas LRT sebagai koneksi dari kereta api cepat ke Kota Bandung melewati GBLA, melewati Masjid Raya, terus ke Kota Bandung,” katanya seusai rapat.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan skema KPBU yang akan melibatkan pendanaan pemerintah dan swasta cocok untuk pembangunan LRT.

Dia berharap pembangunan LRT rampung bersamaan dengan perampungan kereta cepat.

“Sementara ini wacananya KPBU jadi ada penyertaan modal dari APBN itu yang saya titipkan ke Pak Sekda untuk memastikan skenario ini ada. Jangan sampai nanti kereta api cepatnya beres koneksinya tidak ada,” katanya.

Emil mengatakan rute awal LRT Bandung Raya yang akan pertama kali dibangun adalah dari Tegalluar sampai Leuwipanjang. Dengan demikian, akan terkoneksi langsung dengan moda transportasi lainnya.

Di tempat yang sama Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan proyek LRT Bandung Raya masih harus dikaji dan dipilih sejumlah opsi.

Iwa mengatakan ada beberapa yang perlu mendapatkan tindak lanjut lebih detail terkait dengan konektivitas dua moda transportasi ini.

Hal ini menurutnya ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dihadiri perwakilan Bappenas, Kemenhub, Jemenkeu, PT SMI, PTPII juga dirut PT PSBI, Dirut PT JMT, perwakilan Jasa Sarana, PT Wika, Dishub, Bappeda, dan DPKAD.

“Di mana disimpulkan bahwa pihak Kementrian Perhubungan dalam dua hari ke depan akan kirimkan surat ke Gubernur Jabar hasil dari penyusunan studi pendahuluan dan dokumen Outline Business Case (OBC), semacam dokumen pra FS (Feasibility Study). Diupayakan dalam dua hari sampai ke gubernur,” katanya.

Selanjutnya setelah dokumen diterima, Gubernur oleh Sekda akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT atau monorel Bandung Raya untuk masuk dalam Public-Private Partnerships Book Bappenas.

“Dalam hal yang sama dokumen OBC dan studi pendahuluan, akan dikomuniaksikan ke Kemenkeu terkait beberapa kajian seperti demand, kemampuan fiskal daerah, dan kajian skema investasi. Secara simultan juga akan dilakukan pembahasan LRT di kantor bersama KPBU Jakarta,” katanya.

Iwa mengatakan jika proses KPBU ini tidak pas dengan waktu pengoperasian kereta cepat, PT PSBI akan mengusulkan konektivitas dengan sistem kereta api eksisting PT KAI.

“Plan B, KPBU kalau waktunya tidak pas, maka PT PSBI akan mengusulkan memasukkan rel kereta api PT KAI di daerah Cimekar ke Tegalluar. Ada konsesi tambahan. Cuma tujuan kita KPBU ini bisa selesai tepat waktu. Tapi kalau tidak tepat waktu, ada plan B ini,” katanya.