Ridwan Kamil Ingin KCIC Jakarta-Bandung Selesai Sesuai Jadwal

Terasjabar.co – Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung bisa selesai sesuai jadwal, yakni 2022, agar masyarakat bisa langsung memanfaatkannya untuk transportasi massal cepat.

“Sekarang bukan wacana iya (jadi dibangun) atau tidak lagi, tapi selesai tepat waktu atau selesai tidak tepat waktu. Harapan saya, sesuai berita terakhir, tahun 2022 selesai seperti seharusnya,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (29/10/2018).

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan berdasarkan pemantauannya, pembebasan lahan tengah dilakukan seiring pembangunannya, di antaranya pendirian jalurnya di pinggir sepanjang tol Jakarta-Bandung.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, Dedi Taufik, mengatakan proses pembebasan lahan dan pembangunan Kereta Capat Jakarta-Bandung terus dipercepat sehingga bisa rampung sesuai target pada 2020.

“Progres pembebasan lahan sampai dengan September 2018 dikuasai sebesar 79,07 persen dengan target mencapai 100 persen pada akhir 2018,” kata Dedi saat dihubungi melalui ponsel, Selasa (16/10/2018).

Progres pekerjaan konstruksi sampai dengan September 2018, katanya, baru mencapai 7,14 persen dengan target mencapai 25 persen pada akhir 2018. Target penyelesaian konstruksi rute ini sendiri adalah pada akhir 2020 dengan target operasi pada 2021 atau 2022.

Proyek pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung ini, ujarnya, dimulai sejak 21 Januari 2016, dengan panjang rute mencapai 142,3 kilometer. Jalur kereta ini direncanakan melalui empat stasiun yang masing-masing akan dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD).

TOD yang akan terlewati, kata Dedi, berlokasi di kawasan Halim di Jakarta, Karawang, Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan Tegalluar di Kabupaten Bandung. Selain itu akan dibangun satu buah depo di Tegalluar.

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat, menurut Dedi, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 menugaskan konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan
PT Perkebunan Nusantara VIII. Konsorsium tersebut dinamakan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

“PT PSBI dan Konsorsium China Railway kemudian membentuk perusahaan patungan yang dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan komposisi saham sebesar 60 persen milik PT PSBI dan 40 persen milik Konsorsium China Railway,” katanya.

Nilai investasi proyek ini adalah sebesar Rp 82 triliun menggunakan skema business to business dan tidak menggunakan anggaran pemerintah. Proses pembebasan lahan, katanya, dikuasakan kepada PT PSBI dengan menggunakan skema UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Pembebasan lahan di wilayah provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 93/Kep.793-pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Dalam proses pengadaan tanah, melihat dinamika yang terjadi antara lain pengadaan tanah di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung, saat itu dirasa perlu melakukan pergeseran trase di wilayah Tegalluar,” kata Dedi.

Menindaklanjuti perubahan tersebut, dilakukan revisi penlok melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.736-Pemksm/2018 tentang Penetapan Lokas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2018.

“Perubahan trase tersebut sekaligus mengakomodir sinkronisasi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Rencana Pembangunan LRT Bandung Raya Koridor Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar yang berlokasi di Tegalluar,” katanya.

Dedi mengatakanSaat ini pihak PT PSBI sedang berupaya menyelesaikan percepatan pembebasan lahan. Selain itu juga sedang dilakukan persiapan konstruksi di 33 titik.