Gubernur Jabar Tidak Bisa Menetapkan UMSK, Ini Alasannya

Terasjabar.co – Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ferry Sofwan, mengatakan Gubernur Jabar tidak bisa menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).

Alasannya, kata Ferry Sofwan bahwa penetapan UMSK itu harus berdasarkan Permenaker nomor 15 tahun 2018.

“Permenaker 15 tahun 2018 itu tegas, apabila tidak ada kesepakatan antara asosiasi perusahaan bersangkutan dengan serikat pekerja, gubernur tidak bisa menetapkan UMSK,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Sate, Kamis (31/1/2019).

Hal itu dijelaskan Ferry Sofwan untuk menanggapi aksi buruh di depan Gedung Sate yang meminta Gubernur Jabar menetapkan UMSK.

Menurutnya,  Ridwan Kamil tidak bisa serta merta menetapkan UMSK. Pemenaker 15/2018, kata Ferry, baru berlaku sejak November 2018.

Dalam peraturan tersebut, serikat pekerja harus berunding dengan serikat pekerja sektor yang dianggap unggulan.

Apabila di sebuah daerah tidak ada asosiasi perusahaan sektor yang dianggap unggulan, maka dapat diwakili Apindo kabupaten/kota. Syaratnya, ada pemberian kuasa dari industri bersangkutan kepada Apindo untuk ikut membahas UMSK.

Selain itu, kata Ferry, ada beberapa indikator sebuah industri bisa dikatakan sektor unggulan. Pertama, sektor tersebut haruslah perusahaan besar dengan ketentuan besar modal dan omset tertentu. Kedua, ada klasifikasi baku lapang usaha Indonesia.

“Kemudian, bagaimana kenaikan nilai tambah atau pertumbuhan nilai tambah pada sektor bersangkutan,” ujarnya.

Ketika sebuah industri memenuhi persyaratan tersebut, maka dewan pengupahan kabupaten/kota bisa menetapkan sebuah sektor menjadi sektor unggulan.

Mengenai besaran nilai upah ditentukan oleh kesepakatan perusahaan dan pekerja. Setelah semua selesai, baru bisa diajukan ke Pemprov Jabar dan meminta penetapan dari Gubernur Jawa Barat.