3 Kabupaten/Kota Ajukan UMSK tapi Ditolak, Disnakertrans Jabar: Kuncinya di Dewan Pengupahan

Terasjabar.co – Setelah Permenaker 15 tahun 2018 keluar, sudah ada tiga kabupaten/kota yang mengajukan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Ketiganya adalah Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Indramayu.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa, Ferry Sofwan, mengatakan bahwa pengajuan dari ketiga daerah tersebut ditolak.

“Dari tiga kabupaten kota yang lalu mengajukan, belum ada penghitungan. Tiba-tiba mengajukan naik saja angkanya,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Sate, Kamis (31/1/2019).

Meski beberapa daerah tersebut memiliki sektor unggulan, karena ada peraturan baru di Permenaker 15 tahun 2018, ketiga kabupaten/kota tersebut harus melengkapi persyaratan.

Ada beberapa indikator sebuah industri bisa dikatakan sektor unggulan.

Pertama, sektor tersebut haruslah perusahaan besar dengan ketentuan besar modal dan omset tertentu.

Kedua, ada klasifikasi baku lapang usaha Indonesia.

Kemudian, kenaikan nilai tambah atau pertumbuhan nilai tambah pada sektor yang dianggap unggulan juga menjadi perhitungan.

Ferry Sofwan mengatakan bahwa kunci suksesnya pengajuan UMSK berada di dewan pengupahan kabupaten/kota.

Dewan pengupahan terdiri atas Disnaker kabupaten/kota, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.

“Kuncinya di dewan pengupahan kabupaten kota. Harus mau menggali informasi, harus mau mengkaji agar suatu sektor dianggap sektor unggulan,” ujarnya.

Disnakertrans Jabar juga bersedia menerima konsultasi dari pengusaha, disnaker, dan serikat pekerja kabupaten/kota, mengenai masalah penetapan UMSK.