Serapan Anggaran Terbesar Ditempati Sekretariat DPRD Jabar

Terasjabar.co – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan penyerapan anggaran yang cukup baik di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Barat ditempati Sekretariat DPRD Jawa Barat.

“Sekretariat DPRD Jabar memiliki anggaran Rp87,03 miliar sudah terserap Rp86,78 miliar atau realisasi serapan anggarannya mencapai 99,72 persen,” kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu (26/12/2018).

Iwa mengatakan OPD kedua yang serapan anggarannya cukup baik ialah Bappeda Jawa Barat yakni dari anggaran Rp 78,03 miliar sudah terealisasi Rp 77 miliar.

Menurut Iwa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggenjot belanja modal di sejumlah OPD di sisa waktu penyerapan APBD Jabar 2018.

Dia mengatakan hingga akhir pekan lalu, serapan APBD Provinsi Jawa Barat 2018 yang berjumlah Rp35,75 triliun baru terserap Rp 32,26 triliun atau baru mencapai 90,22 persen.

“Sampai akhir Desember 2018 kami menargetkan bisa mencapai rentang realisasi antara 93 hingga 95 persen. Target ini sesuai dengan angka total belanja yang jauh lebih besar daripada sebelumnya,” kata dia.

Menurut dia, supaya target memenuhi berdasarkan evaluasi 45 OPD yang ada di Pemprov Jawa Barat akan menggenjot sejumlah OPD yang penyerapannya masih di bawah 85 persen.

Dari 45 OPD yang ada, penyerapan anggaran paling kecil ialah oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat yang memiliki anggaran Rp 1,23 triliun baru terserap Rp 778,43 miliar, lalu Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat baru Rp 110,95 miliar dari Rp151,14 miliar.

Ia menjelaskan Dinas Perhubungan pun masih mencatatkan penyerapan 75,1 persen dari total anggaran Rp 221,33 miliar yang baru dibelanjakan Rp 221,33 miliar.

“Dan OPD yang masih di bawah 85 persen penyerapan juga terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, lalu Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan masih ada OPD yang serapan anggarannya di bawah 85 persen perlu terus didorong untuk mempercepat pembayaran belanja modalnya.

“Apabila itu sudah masuk maka penyerapan akan melesat. Ini OPD yang kita pantau sampai masa akhir, kami lihat masih ada waktu,” ujarnya.