Cara Ridwan Kamil Kikis Ketimpangan Daerah di Jawa Barat

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merancang sejumlah program pemerataan pembangunan untuk 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dari mulai proyek infrastruktur seperti revitalisasi Kalimalang di Bekasi, hingga sistem baru pelayanan publik semisal Layad Rawat di Cirebon.

Pria yang akrab disapa Emil itu menilai, ragam program yang dijanjikan kepada daerah di Jabar semata untuk mengikis ketimpangan wilayah.

“Pemerintah itu ada tiga, ada tingkat II, tingkat I dan pusat. Kalau tingkat II tidak melakukan, padahal dibutuhkan kan tingkat I, bisa jadi saya mengintervensi hal di tingkat II yang belum sanggup melakukan. Kalau saya enggak bisa, saya minta pertolongan pemerintah pusat,” kata Emil, saat ditemui di Kantor Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dalam konsep pemerataan pembangunan, kata Emil, pemerintah daerah mesti mengesampingkan ego sektoral.

“Yang penting warga tersentuh pemerintah. Jadi, sebenarnya tidak ada pemilahan, itu tugas wali kota atau gubernur. Selama itu penting untuk rakyat, bersama ya kita turun,” ucap dia.

Pada triwulan pertama menjabat sebagai gubernur, Emil kerap berkumpul dengan para kepala daerah secara rutin untuk menampung aneka persoalan daerah serta mencari solusinya. Cara itu, ia manfaatkan juga sebagai forum berbagi inovasi dan gagasan agar tiap daerah bisa saling meniru.

“Kan ada perintah pendelegasian, tugas saya juga setengahnya menstandarisasi. Misalkan Bandung kuat smartcity untuk reformasi birokrasi, ya sudah saya bilang, ‘hei seluruh kota kabupaten copy teknologi Bandung’, budaya sunda yang bagus di Purwakarta, ‘hei kota kabupaten tirulah Purwakarta untuk menaikan tingkat budaya’,” ungkap dia.

“Akhirnya yang 27 daerah itu yang tadinya timpang sekarang saya satukan, yang kurang saya naikan, yang bagus saya dorong terus. Sehingga, di akhir lima tahun seluruh Jabar standarnya sama,” tambah dia.

Emil menilai, sinergitas semacam itu tak hadir sewaktu ia masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

“Dulu terlalu diserahkan ke tingkat II akhirnya terjadi kompetisi dan tak bisa saling bantu. Sekarang gubernur menyinkronkan. Dengan ada pertemuan ini masalah tak diundur ke waktu setahun dua tahun, kita bisa bereskan dalam hitungan bulan. Lebih efektif, ini kepemimpinan yang merangkul,” ujar dia.