PKK Jabar Bersama Kantor Staf Kepresidenan Deklarasi Pencegahan Stunting

Terasjabar.co – Tim Penggerak PKK Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Staff Kepresidenan RI mendeklarasikan “Cegah Stunting” yaitu fenomena anak tumbuh kerdil di provinsi tersebut.

Deklarasi berlangsung di Lapangan Gasibu Bandung, Minggu, dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-54 Tahun 2018 yang diperingati setiap setiap 12 November.

Deklarasi ditandai pembunyian sirine dan hand print oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Ketua TP-PKK Jabar Atalia Praratya, Deputi III Kantor Staff Kepresidenan Denni Puspa Purbasari.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Meida Octarina, serta pimpinan pemerintah daerah di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar menuturkan, deklarasi cegah stunting ini penting mengingat bahaya stunting terhadap pertumbuhan generasi muda Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Karenanya, Emil inginkan komitmen dari seluruh Kabupaten/Kota untuk bekerjasama sukseskan cegah stunting melalui berbagai progam.

Salah satunya adalah program dana desa yang diarahkan sebagiannya untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita melalui OMABA (Ojek Makanan Balita).

Stunting bukan urusan tinggi badan saja, tapi kondisi gagal tumbuh, pertumbuhan otaknya lemah secara kualitas manusia baik fisik maupun mental.

“Oleh karena itu di hari ini bersama 27 Kepala Daerah (Kabupaten/Kota), kita mencanangkan program anti stunting selama 5 tahun agar selanjutnya kita bisa mengikis habis (kasus baru stunting),” ujar Emil.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Jawa Barat tercatat ada 29,9 persen atau 2,7 juta balita yang terkena stunting.

Ke-13 daerah itu Kabupaten Garut (43,2 persen), Kabupaten Sukabumi (37,6 persen), Kabupaten Cianjur (35,7 persen), Kabupaten Tasikmalaya (33,3 persen), Kabupaten Bandung Barat (34,2 persen), Kabupaten Bogor (28,29 persen), dan Kabupaten Bandung (40,7 persen).

Selanjutnya Kabupaten Kuningan (42 persen), Kabupaten Cirebon (42,47 persen), Kabupaten Sumedang (41,08 persen), Kabupaten Indramayu (36,12 persen), Kabupaten Subang (40,47 persen), dan Kabupaten Karawang (34,87 persen).