Dari 318 Minimarket di Bandung Barat, Hanya 40 yang Berizin

Terasjabar.co – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat melaporkan, dari 318 toko modern atau minimarket, hanya 40 di antaranya yang telah mengantongi izin. Jumlah itu terhitung sejak 11 tahun pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung.

Pelaksana Tugas Kepala Disperindag KBB Maman Sulaiman mengungkapkan, ratusan minimarket yang belum mengantongi izin hanya berpegang pada izin gangguan (HO).

Padahal, harus ada beberapa mekanisme yang ditempuh, di antaranya kajian peruntukan dari Bappeda, kajian amdal dari Dinas Lingkungan Hidup, dan kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan.

“Jadi kalau hanya berpegang pada HO, itu tidak dibenarkan. Sebab, ada berbagai izin lain yang harus ditempuh, termasuk dari Dinas Indag mengenai sosial ekonomi,” katanya, Minggu (4/11/2018).

Menurut Maman, keberadaan minimarket sejauh ini memang menjadi dilema. Di satu sisi, keberadaannya dibutuhkan masyarakat, tetapi jika aturan tak ditempuh, bisa mematikan pasar tradisional.

Berdasarkan Perda KBB Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, lokasi pasar modern harus berjarak 1.000 meter dari pasar tradisional. Namun faktanya, banyak yang mengabaikan peraturan tersebut.

“Harus diakui, memang dari jumlah minimarket yang ada, masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Ke depan, ini akan kami tertibkan,” ujarnya.

Dia menambahkan, jumlah minimarket di Bandung Barat harus dibatasi dengan berpegangan pada perda. Pada 2013, sempat ada kajian yang dilakukan beberapa konsultan mengenai kebutuhan minimarket di sejumlah kecamatan.

Dari hasil kajian itu, Kecamatan Cipeundeuy, Cikalongwetan, dan Cipatat membutuhkan 118 minimarket, Kecamatan Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, Rongga butuh 84 minimarket, Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua butuh 173 minimarket, dan Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cililin butuh 160 minimarket.

“Namun, kajian ini perlu direvisi karena tidak masuk akal. Sebab di sana, banyak juga pasar tradisional,” tutur Maman.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KBB Ade Zakir mengungkapkan, pihaknya sudah menyurati sejumlah pemilik mininarket yang belum berizin tersebut agar segera memproses izin. Sebab, prosesnya juga mudah.

“Kami juga heran, kenapa pemilik minimarket tidak mengurusnya. Apa kesulitannya?” ujar Ade.

Menurut dia, pihaknya hanya menerbitkan izin setelah ada rekomendasi dari dinas-dinas terkait.