Anggota DPRD Jabar Beda Pendapat Soal Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor

3 September 20183 September 2018 Redaksi 0 Komentar Kabar DPRD Jabar

Terasjabar.co – Alasan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat atas penolakannya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar Nomor 13/2011 tentang Pajak Daerah kini terungkap.

Meskipun hanya satu pasal yang diusulkan diubah yakni Pasal 24 tentang besaran pajak kendaraan. Mereka menilai kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 10 persen menjadi 12,5 persen akan memberatkan konsumen. Pasalnya, raperda tersebut dibebankan bukan kepada produsen melainkan konsumen.

Menanggapi penolakan tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Jabar Habib Syarief Muhammad angkat bicara. Ia mengatakan, pengusul Raperda yakni Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar telah melalukan banyak konsultasi.

Bapenda, kata Habib, misalnya konsultasi perihal pajak kendaraan ke Organda dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Hasilnya mereka sepakat kenaikan tersebut tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

“Karena yang membeli kendaraan-kendaran baru (model baru) yang akan dikenai kenaikan pajak ini cenderung masyarakat menengah. Jadi keberatan dewan ini tidak mewakili masyarakat ekonomi bawah yang jumlahnya banyak di Jabar,” kata Habib kepada wartawan, Minggu (2/9/2018).

Selain itu, lanjut Habib, ada desakan dari pengusul agar raperda ini segera diselesaikan mengingat sudah ada 5 hingga 6 provinsi yang sudah sepakat akan menaikan pajak daerahnya.

Apabila Jawa Barat tidak segera menyesuaikan sebagaimana dilakukan oleh provinsi lainnya. Maka dikhawatirkan akan banyak mobil keluaran baru yang menumpuk di Jabar karena PKB nya masih murah dibandingkan dengan provinsi lain.

“Inilah salah satu pertimbangan pengusul untuk mendesak raperda soal pajak daerah ini bisa disetujui dan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.