Pro Kontra Soal Sikap MUI Jabar Larang Gerakan #2019GantiPresiden
Terasjabar.co – MUI Jabar mengeluarkan imbauan agar gerakan tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. Pasalnya gerakan tersebut dinilai kental dengan unsur provokasi dan mengarah ke aksi inkonstitusional.
Imbauan tersebut mendapat reaksi beragam dari berbagai pihak. Mulai dari para politisi dan juga masyarakat. Mereka terbelah menjadi dua pandangan berbeda menyikapi imbauan yang dikeluarkan MUI tersebut.
Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar menyampaikan imbauan tersebut kepada publik pada Rabu (1/8/2018). Imbauan itu sengaja di keluarkan untuk meredam suhu politik yang kian panas jelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.
“Mencermati perkembangan politik terkait Pileg dan Pilpres 2019 tampaknya terasa suhu panas. Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi,” kata Rafani.
Sementara itu, Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei menegaskan imbauan agar deklarasi #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar merupakan sikap resmi dari organisasinya. Imbauan dan sikap yang disampaikan sekretarisnya itu, kata Rachmat sudah melalui kajian secara internal.
“Betul, ia imbauan (dan sikap resmi MUI Jabar),” kata Rachmat.
Dia mengatakan, imbauan itu sengaja dikeluarkan semata-mata untuk meredam panasnya suhu politik yang terjadi saat ini. Pasalnya, dia khawatir gerakan tersebut bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
Contohnya saja, saat deklrasi #2019GantiPresiden di Batam pada Minggu 29 Juli lalu yang mendapat reaksi keras dari pihak yang menentang kegiatan tersebut. Melihat itu pihaknya melakukan kajian dan mengeluarkan imbauan agar kejadian serupa tidak terjadi di Jabar.
“Ia ini hasil kajian (MUI Jabar),” ucapnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Mulyadi menyayangkan sikap yang dikeluarkan MUI. Menurut dia, MUI Jabar justru menambah panasnya suhu politik saat ini. Apalagi MUI menilai gerakan #2019GantiPresiden kental dengan provokasi.
“Disayangkan, MUI harusnya menyejukan bukan malah membuat suasana semakin panas,”kata Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi, melalui pesan singkat, Kamis (2/8/2018).
Mulyadi juga menyebut, gerakan tagar #2019GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan aspirasi. Dia juga dengan tegas mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut.
Bahkan gerakan #2019GantiPresiden telah dijamin oleh konstitusi. Sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.
“Gerakan ini adalah hak rakyat yang di jamin oleh konstitusi,” ucap Mulyadi.
Sikap berbeda ditunjukan PDIP Jabar. Partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah ini mendukung sepenuhnya sikap dari MUI. Bahkan PDIP menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan cara barbar yang mengancam demokrasi.
“Cara-cara konstitusional harusnya lebih dikedepankan. Cara-cara barbar harus ditinggalkan. Cara itu (gerakan #2019GantiPresiden) dilakukan, lalu kemudian kubu kami menggunakan pola itu, yang dirugikan tentu masyarakat. Suasana akan tidak kondusif dan terjadi gesekan horizontal. Tentu itu tidak kita inginkan,” kata Sekretaris PDIP Jabar Abdy Yuhana.
Leave a Reply