10.487 Balita di Bandung Barat Alami Stunting

Terasjabar.co – Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengenai Basis Penimbangan Balita tahun 2017, sebanyak 10.487 anak dinyatakan mengalami stunting atau bertubuh pendek. Jumlah tersebut setara dengan 7,67 persen dari jumlah balita yang ada, yaitu sebanyak 139.062 anak tapi yang ditimbang berjumlah sebanyak 136.735 anak.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB Asep Wahyu menyatakan, pihaknya turut melakukan intervensi dalam menanggulangi persoalan stunting di Bandung Barat. Selain oleh Dinkes, menurut dia, penanganan stunting memerlukan dukungan dari lintas sektor.

“Termasuk juga melalui kader-kader kami yang ada di kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja. Saat ini kami sedang mengajukan kotak instrumen terbaru untuk Bina Keluarga Balita,” kata Asep di kantornya, Ngamprah, Rabu (11/7/2018).

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  BP2KBP3A KBB Masrur menjelaskan, kotak instrumen terbaru yang dimaksud meliputi alat permainan edukatif (APE). Satu unit APE senilai Rp 2,5 juta, kata dia, ditujukan untuk satu RW pada desa sasaran.

“Sumber anggarannya itu dari Dana Alokasi Khusus. Kami baru mengajukan, tapi belum tahu bagaimana realisasinya,” katanya.

Selain melalui APE, menurut dia, pihaknya pun bakal melakukan sosialisasi mengenai stunting. Sosialisasi tersebut direncanakan bakal dilakukan pada triwulan ketiga atau keempat tahun ini.

“Jadi, di dalam program Bina Keluarga Balita itu dilakukan penyuluhan kepada orangtua balita. Nah, salah satu substansinya adalah stunting,” ucapnya.

Namun demikian, menurut Masrur, sasaran penanggulangan stunting yang dilakukan DP2KBP3A tidak menggunakan data yang dimiliki Dinkes. Berdasarkan data DP2KBP3A yang berasal dari pemerintah pusat, balita yang mengalami stunting di Bandung Barat berjumlah 581 anak.

“Data itu ialah data tahun 2013, tapi baru dieksekusi sekarang. Makanya, data dari Dinkes dan pusat berbeda,” ujarnya.

Dia menerangkan, intervensi yang dilakukan DP2KBP3A meliputi 10 desa di tujuh kecamatan. Sementara di data Dinkes, balita yang mengalami stunting terdapat di berbagai desa yang ada di 16 kecamatan di Bandung Barat.

“Intervensi yang kami lakukan di 10 desa itu sesuai dengan arahan dari pusat, karena datanya juga dari pusat,” ucapnya.

Kepala Seksi Bina Ketahanan Balita Anak dan Lansia DP2KBP3A KBB Makhatir Muhammad menambahkan, intervensi dilakukan melalui upaya preventif dan rehabilitatif. Balita yang memiliki gejala stunting, kata dia, harua segera direhabilitasi agar pertumbuhannya kembali normal.

Stunting yang disebabkan kurangnya asupan gizi bukan hanya menghambat tumbuh kembang anak, tetapi juga mengakibatkan penurunan fungsi kognitif dan kekebalan anak.

“Upaya yang rehabilitatif kami lakukan di Bina Keluarga Balita, dengan sasaran langsung kepada orangtua balita. Sebagai stimulannya, kami menggunakan APE itu tadi. Kalau preventifnya yaitu melalui PIK Remaja. Para remaja ini kan nanti menikah, mereka harus ada ilmu untuk menghindari anaknya stunting,” katanya.

Dia mengimbau, para para ibu hamil hendaknya rutin memeriksakan kandungannya ke posyandu. Dengan demikian, kesehatan ibu dan kandungannya dapat terpantau. Apabila terdapat kelainan, penanganan dapat segera diberikan. “Soalnya, enggak semua ibu hamil mau ke posyandu,” ujarnya.