Lewat e-Katalog Produk Asal Jabar Bisa Dibeli Provinsi Lain

Terasjabar.co – Pemprov Jabar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI menandatangani MoU dalam rangka pengembangan e-Katalog atau Online Shop Barang dan Jasa Daerah. Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan bersama Kepala LKPP Agus Prabowo menandatangani MoU tersebut dalam acara Sosialisasi Katalog Daerah di Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (5/7/2018).

Baca Juga: Pemprov Jabar-LKPP Teken MoU e-Katalog Daerah

Menurut Iriawan, e-Katalog merupakan terobosan dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih hal ini bisa mencegah tindakan penyimpangan seperti tindak pidana korupsi.

“Pengadaan barang dan jasa sekarang itu harus jelas, dan barang-barang yang dipasarkan juga harus unggulan. Terobosan ini (e-Katalog) penting dan harus diikuti oleh seluruhnya (perangkat daerah Jabar),” ujar Iriawan dalam sambutannya.

Menurut M Iriawan, e-Katalog penting sekali untuk menghindari penyimpangan walau tidak semua barang dan jasa masuk dalam e-Katalog. Melalui e-Katalog ini, Jawa Barat juga bisa mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah lain.

“Dengan harapan semua produk-produk yang ada di kita akan masuk dalam katalog yang ada, sehingga akan terkoneksi, seperti produk unggulan Jawa Barat bisa masuk ke katalog yang ada, kemudian bisa diambil provinsi lain. Demikian berputar terus, jadi seperti simbiosis mutualisme, ” kata Iriawan.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan e-Katalog ini seperti Online Shop. Di e-Katalog akan tertera jelas barang, merk, spesifikasi, hingga harga produk yang dipasarkan.

“Tapi isinya barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, atau sektor lainnya,” tutur Agus ditemui usai acara pembukaan Sosialisasi Katalog Daerah.

Dengan adanya MoU ini, nantinya LKPP akan ikut memasarkan produk barang dan jasa dari Jawa Barat. Kerja sama ini juga sebelumnya sudah dilakukan oleh LKPP bersama delapan pemda lain di Indonesia.

“Jadi, melalui e-Katalog ini produk-produk Jawa Barat dipasarkan oleh LKPP supaya dibeli oleh pembeli dari seluruh Indonesia, maupun oleh Pemda Jawa Barat sendiri,” kata Agus. Agus meyakini e-Katalog ini bisa mengurangi tindak pindana korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Apakah e-Katalog akan mengurangi korupsi? Pasti, karena semua dilakukan secara transparan. Seperti online shop-lah, kita beli barang akan tahu berapa harganya, seperti apa barangnya, kapan barang bisa diterima, kapan dikirim, bagaimana cara pembayarannya,” kata Agus.

Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Suwanda yang turut hadir pada sosialisasi tersebut, menyatakan harapannya agar Jawa Barat bisa segera menerapkan e-Katalog Daerah ini.

Jawa Barat akan bisa menjadi contoh dalam penerapan e-Katalog karena sebelumnya sistem aplikasi e-Samsat, SKP Online, dan perizinan asal Jawa Barat telah berhasil direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

“Jawa Barat sudah memberikan kontribusi yang banyak untuk Indonesia. Untuk pengadaan barang dan jasa, kami mengharapkan sekali walaupun tadi ada beberapa daerah lebih dahulu menerapkan e-Katalog lokal, tetapi saya yakin Provinsi Jawa Barat akan mampu mengakselerasi lebih cepat dan memperbanyak produk yang diberikan untuk contoh katalog lokal ini dan ini juga bisa direplikasi ke daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut, Asep menuturkan ada delapan area yang menjadi fokus KPK dalam bidang pencegahan. Salah satunya yaitu pengadaan barang dan jasa, di samping pengelolaan APBD, perizinan, pendapatan, pengelolaan aset, pengelolaan dana desa, serta sektor strategis lainnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *