Dianggap Provokatif, Kader PDIP Kota Cimahi Turunkan Paksa Spanduk #2019GantiPresiden

Terasjabar.co – Suasana lebaran 2018 yang seyogyanya terjalin silaturahim tak cukup meredakan tensi politik yang terus memanas. Kader PDIP Kota Cimahi menurunkan paksa spanduk dan pamflet bertuliskan #2019GantiPresiden di sejumlah lokasi di Kota Cimahi.

Penurunan dan pencabutan paksa spanduk dan pamflet oleh kader PDIP Kota Cimahi itu dilakukan pada Jumat 15 Juni 2018 malam di dua wilayah yaitu Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Banyaknya spanduk dan pamflet bertuliskan #2019GantiPresiden dinilai menimbulkan kegerahan kader PDIP Kota Cimahi karena dianggap makar dan provokatif.

Penanggung jawab penurunan paksa Ahmad Gunawan mengatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih cukup lama dan spanduk bertuliskan tagar #2019GantiPresiden itu di luar waktu pemilu.

“Jadi mengganti presiden tanpa konstitusional. Kalau disebutkan di situ tanggal, bulan dan tahun Pilpres yang tepat sesuai jadwal dari KPU maka saya setuju dan tidak akan saya turunkan,” katanya, Sabtu (16/6/2018).

Agun-sapaan Ahmad Gunawan menyebutkan, spanduk dan pamflet dengan tagline #2019GantiPresiden  hal provokatif dan pembodohan terhadap masyarakat.

“Ini merupakan pengkotak-kotakan masyarakat yang sedang dianggap kondusif. Ini saya anggap memancing kawan kawan yang sedang tidur. Saya tidak mengatakan harimau tidur atau macan tidur tapi kawan yang sedang tidur,” ujar Agun yang juga Ketua DPRD Kota Cimahi.

Agun meminta kepada dinas terkait Pemkot Cimahi untuk segera menertibkan segala bentuk spanduk yang sifatnya provokatif, pembodohan dan kebohongan publik.  Namun ia membantah jika keberadaan  pamflet dan spanduk tersebut bakal berpengaruh pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

“Masalah pengaruh atau tidak terhadap Pilgub Jabar, nanti rakyat yang menilai. Hanya, saya melihat dari subtansi tulisan ini provokatif dan tidak profosional. Hari ini bulan ini kita sedang bergerak kampanye Pilgub Jabar, kenapa harus bicara pemilihan presiden, waktunya belum tepat,” tutur Agun.

Saat disinggung apakah tidak ada kekhawatiran akan timbul masalah baru lantaran dengan pencabutan spanduk tersebut akan ada kemarahan dari pihak pemasang, Agun meminta pihak-pihak yang tidak senang agar menyalurkan ke lembaga resmi di pemerintahan.

“Marahnya akan disalurkan kemana,  Kalau marah silahkan mau di Panwaslu, di Gakumdu atau mau di Polres. Ayo saya yang akan menghadapinya paling depan,” ucapnya tegas.

Agun berharap dengan pencabutan spanduk dan pamflet tersebut dapat meminimalisir kalimat provokatif yang bisa memancing masyarakat yang mempunyai perbedaan pendapat.

“Kami sebagai kader, petugas partai banyak masukan dari masyarakat mereka merasa tidak nyaman dengan adanya spanduk itu. Tapi tanpa permintaan dari masyarakat juga sebenarnya kami butuh kajian walaupun memang kajian hukum dan masukan dari bawah yang berbeda beda,” katanya.