BIJB Kertajati: Menunggu Keberpihakan Pusat ke Jabar

Terasjabar.co – PP 40/2012 menjadi alasan paling ampuh tidak terealisasinya /runway/ BIJB Kertajati 3.000 meter dibiayai APBN. Demikian kesimpulan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady.

Ia menyatakan hal itu ketika dihubungi melalui telefon selularnya setelah memimpin konsultasi Komisi IV ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI di Jakarta pada Kamis-Jumat (22-23 Februari 2018).

Daddy menambahkan bahwa dari tiga paket pekerjaan yang ada, baru paket I yang tuntas. Dua paket lainnya masih berjalan. “Sisi udara (runway 2.500 meter), taxi way, dan apron memang sudah 100 persen. Namun, fasilitas darat dan navigasi belum selesai. Suplay listrik dan genset juga belum,” imbuh Daddy.

Padahal, BIJB Kertajati dalam desain awalnya tercatat memiliki /runway/ 3.000 meter. Bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut semula diharapkan selesai bersamaan dengan selesainya Tol Cisumdawu.

Sayangnya, progres pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) meleset dari skenario tersebut. BIJB Kertajati diharapkan menjadi bandara internasional kebanggaan Provinsi Jawa Barat. Pasti ada kualifikasi “bandara internasional”, itu yang sekarang ini masih terus dikejar. Masalahnya, langkah ke arah itu masih terasa agak lembat –kalau tak boleh disebut terseok-seok.

“Anggaran dalam APBN sebesar Rp 350 miliar –yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan– kini seperti yang saya prediksi. Anggaran itu tidak cair. Hal itu terhalang MoU antara PT BIJB dan PT Angkasi Pura II karena ada PP 40/2012 yang menghalangi hal itu,” ujarnya lagi.

Setelah PT Angkasa Pura (AP) II yang menjadi operator, Kemenhub menyatakan bahwa penuntasan runway menjadi 3.000 meter (Red. eksisting 2.500 meter) menjadi kewajiban operator. Konon, hal itu sudah disanggupi AP II. Semoga saja realisasinya tidak harus menunggu terlalu lama.

Mungkinkah PT AP II membangun landasan di atas lahan yang masih milik Pemprov Jabar? Karena lahan yang tersisa untuk runway lanjutan itu harus masuk lebih dulu menjadi bagian penyertaan modal Pemprov Jabar. Kalau belum? Ada satu hal lagi yang belum tuntas.

Seandainya BIJB Kertajati dijadikan tempat pemberangkatan haji, harus ada asrama (embarkasi) haji. Bagaimana mungkin kalau jamaah haji Jabar tahun 2018 mau diberakgkatkan dari Kertajati kalau asramanya ada di Kota Bekasi.

Padahal kita semua tahu bahwa jarak Kota Bekasi-Majalengka sekitar 160 km. Belum lagi kemacetan sepanjang jalur tol Bekasi-Cikopo yang tidak bisa diprediksi akibat pembangunan tol layang. “Doakan semoga semua berjalan lancar dan ada solusinya,” pungkas Daddy yang merupakan wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Cirebon-indramayu itu. (red/Humas DPRD Jabar)