Setnov Vs KPK, Perlindungan Dari Presiden Wujud Tidak Patuh Hukum

Terasjabar.co – Upaya Setya Novanto meminta perlindungan kepada presiden Joko Widodo dinilai tidak berdasarkan hukum, itu diungkapkan oleh pengamat hukum Universitas al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad.

“Perlindungan bisa diberikan kepada saksi dan korban, ketentuan tersebut diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Suparji, Senin (20/11).

Menurutnya, apa yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar tersebut adalah sebuah upaya untuk mengatasi masalah hukum yang sedang dihadapi. Tambahnya, sulit ditemukan justifikasi, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Sementara itu, menanggapi rencana kuasa hukum Setya Novanto, Friedrich Yunadi yang akan melaporkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan internasional HAM, Suparji melihat pengadilan HAM tidak memiliki kompetensi untuk mengurusi dan menyidangkan masalah seperti yang dihadapi Novanto.

“Lembaga ini hanya mengurus kejahatan HAM yang bersifat berat dan masif,” katanya. (red)

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *