Pengangguran Lulusan SMK di Jawa Timur Menurun, Komisi V Minta Pemprov Jabar lebih Sinergis

Terasjabar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat apresiasi tingkat pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur yang semakin menurun signifikan serta kebijakan yang solutif tentang alokasi DAU untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut di ungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat memimpin kunjungan kerja Komisi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kamis, (25/5/2023).

Abdul Hadi menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menurutnya Jabar dan Jatim memiliki program yang setara dalam dunia pendidikan, namun Jatim lebih unggul dari segi eksekusi.

“Contoh adalah bahwa ternyata disini tingkat pengangguran kontribusi dari SMK 6%, jadi Jawa Barat masih kita bicara angka 12-13%, jadi ini berati signifikan. Bagaimana caranya, ternyata ada dukungan yang sangat kuat dari Bupati dari Kadis dan lain-lain, sehingga mereka bisa melakukan beberapa langkah-langkah terobosan, tanda petik menekankan vokasi dan lainnnya,” tutur Abdul Hadi yang sering disapa Gus Ahad.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam rangka mendapatkan informasi terkait alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk Guru, Kamis (25/5/23). (Dokumentasi: Fahmi/Humas DPRD Jabar).

Abdul Hadi menilai, atas sinergitas yang dibangun dengan kuat oleh Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya tersebut, tak hanya tingkat pengangguran yang menurun, lebih jauhnya terkait kebijakan kesejahteraan serta kompetensi dari guru SMK yang di bina secara khusus.

“Guru-guru Jawa Timur untuk SMK itu lebih banyak jadi juara dalam kompetisi-kompetisi dibanding Jawa Barat. Itu fakta yang harus disampaikan, kalau Jabar mau jadi juara cari yang lebih hebat,” katanya.

Jawa Timur Serap 100% Alokasi DAU PPPK

Diketahui, Jawa Timur menyerap sepenuhnya alokasi DAU dari pemerintah pusat untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 100%.

“Terkait PPPK, ada kebijakan yang bagus bahwa semua alokasi DAU untuk PPPK yang ada dari Kementerian dari pemerintah pusat itu di Jawa Timur diserap 100% ada 6500 sekian.

Selanjutnya, Abdul Hadi mengatakan Jawa Barat belum bisa melakukan akselerasi, namun pihaknya akan mencoba mendalami cara yang dilakukan tersebut agar menjadi bahan untuk mensejahterakan guru melalui penerimaan PPPK.

“Kalo di Jawa Barat masih ada sekitar 1800 yang belum terserap, yang belum ada sekarang karena diluar alokasi, ini pasti akan juga resah. Kepastian tentang jenjang karir hal yang sangat penting. Saya kira dalam hal ini kita harus mengakui bahwa Jawa Timur Lebih bagus dari Jawa Barat,” ujarnya.

Harapan besar terlontar dari Abdul Hadi Wijaya agar semua program yang di usung Pemerintah pusat bisa di realisasikan dengan baik melalui perencanaan yang matang serta sinergitas setiap stakeholder.

Lanjut Gus Ahad, ia akan mendorong Pemprov Jawa Barat supaya lebih banyak belajar dari Jawa Timur terkait pendidikan terutama yang berkaitan dengan SMK.

“Ini PR buat Pak Kadis, Pak Sekda, Pak Gubernur termasuk nanti PLT nya,” tutupnya.