Pemprov Jabar Revisi Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual dan hal ini telah disetujui DPRD setempat dalam rapat paripurna di Gedung DPRD?Jabar, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

“Perda tersebut kemudian akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendapat fasilitasi, seperti nomor registrasi dan kemudian akan diundangkan untuk menjadi perda,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher di Bandung, Selasa (29/5/2018).

Aher mengatakan bahwa Perda tentang Kekayaan Intelektual ini merupakan turunan dari undang-undang yang telah ada.

Menurut dia, sebuah karya harus dilindungi, terlebih apabila karya tersebut memberikan dampak materi, maka pemilik karya harus bisa menikmati hasil karya intelektualnya. Perda ini juga untuk membentengi tindakan pembajakan.

“Karena ketika seseorang memiliki karya, maka karya tersebut perlu dilindungi. Ketika karya tersebut bernilai, apakah bernilai materi maupun non materi maka si pemilik karya tersebut harus dilindungi, karyanya jangan dibajak,” kata Aher.

“Kemudian dampak positifnya, terutama ketika berdampak materi tidak boleh dibajak oleh orang lain, dan tentu harus dilindungi agar si pencipta karya tersebut bisa menikmati hasil karyanya sebagai hasil karya intelektual,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Jabar melalui Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jawa Barat telah membahas dan menelaah raperda tersebut bersama berbagai pihak terkait.

Perda Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional di daerah provinsi. Sebelumnya, hal itu telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dalam laporannya, Pansus VIII Perda Nomor 5 Tahun 2012 perlu dilakukan peninjauan kembali. Sebagai akibat terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual serta jangkauan arah pengaturan yang kurang implementatif.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Melalui perda ini, Pansus VIII juga meminta pemerintah daerah provinsi untuk aktif memfasilitasi pendaftaran merek kolektif. Hal ini bisa dilakukan melalui menteri yang membidangi kekayaan intelektual.

Selain Perda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, DPRD Jawa Barat juga menyetujui dua perda lain diantaranya Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tenang Pencegahan dan Penanganan Pornografi.