Rebana Metropolitan, Kawasan Industri Untuk Kesejahteraan Rakyat, Benarkah?

Oleh:
Citra Salsabila
(Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Hidup sejahtera adalah impian semua orang. Sejahtera dalam segala hal, baik sarana maupun prasarana, ataupun dalam memenuhi kebutuhan pokok. Inilah yang menjadikan pemerintah membangun kawasan industri di daerah timur Jabar. Namun, akankah tercapai kesejahteraan yang sejati? Ataukah kesejahteraan itu hanyalah semu?.

Dari sanalah, pemerintah Jawa Barat berencana mempercepat pembangunan kawasan industri dan perkotaan, yang dikenal dengan Rebana Metropolitan. Dimana Rebana Metropolitan meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Disana terdapat Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang berfungsi sebagai pusat konektivitas dan logistik, yang nantinya akan menjadi jantung pertumbuhan ekonomi.

Maka, pemerintah terus mengkaji dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul ketika pembangunan. Seperti resapan airnya, sanitasi, tata ruang, dan kesiapan sumber daya manusianya. Inilah yang menjadikan pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah menyetujui perubahan rencana tata ruang tentang pemanfaatan ruang Kawasan Rebana dan wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Adanya perubahan tersebut, karena diproyeksikan akan mencakup pengaturan ruang darat dan ruang laut sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana ruang darat diatur dengan Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar Tahun 2010. Sementara untuk ruang laut diatur dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jabar Tahun 2019-2039 (Kompas.com, 14/10/2022).

Faktanya, perubahan tersebut menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat, agar mempercepat pembangunan. Berdasarkan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong percepatan pembangunan kawasan prioritas di tiga provinsi dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 dan 80 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021. Yakni Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian selatan, Kawasan Jawa Timur bagian utara dan Selatan serta kawasan di Jawa Tengah. (Antarnews.jabar.com, 11/05/2022).

Rencana strategis ini tak lain dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Namun, cukupkah berjalan mandiri dalam hal pembangunannya? Ataukah bekerja sama dengan pihak investor untuk membiayai pembangunan Kawasan Rebana? Semua itu bisa kemungkinan terjadi, karena dana yang diperlukan tak sedikit.

Bantuan Asing bagi Kawasan Rebana Metropolitan

Kawasan Rebana Metropolitan memang menjadi perhatian besar untuk pemerintah Jabar. Targetnya pada tahun 2030 dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 10%, pertumbuhan nilai investasi hingga 17%, dan menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan baru.

Ternyata pembangunan sebuah kawasan industri tak lepas dari bantuan investor, baik investor dalam luar negeri ataupun investor luar negeri (asing), keduanya kebanyakan adalah pengusaha. Nampak, ketika Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menawarkan sejumlah potensi ekonomi Jabar kepada Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin termasuk kawasan Metropolitan Rebana yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar.

Selain itupula, Ridwan Kamil pun memaparkan sejumlah potensi investasi kepada investor di Belanda secara langsung, salah satunya Kawasan Rebana yang memuat 13 kawasan industri baru yang akan membangkitkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional. (Antarnews.com, 01/11/2021).

Akhirnya, dari berbagai proyek prioritas diatas, khususnya Kawasan Rebana Metropolitan tak jauh dari bantuan investor asing. Sehingga, akan nampak bahwa fokusnya mengejar kepentingan ekonomi semata bukan sepenuhnya melayani kemaslahatan rakyat. Walaupun, memang awalnya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi dampak negatifnya pun besar.

Seperti terjadi alih fungsi lahan yang juga besar-besaran. Yang sebagaian besar lahan yang akan dikonversi berupa lahan sawah dan lahan perkebunan. Rakyat ditawari untuk bersedia menjual lahannya, dengan imbalan materi yang fantastik. Hasilnya, dampak yang paling terasa adalah hilangnya mata pencaharian, karena kebanyakannya bertani.

Jika ditelaah, kehadiran investor di Jabar tak luput dari sistem yang diterapkan, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Sehingga, membuka peluang besar bagi para investor untuk menghegemoni suatu wilayah. Imbasnya rancangan infrastruktur yang berupa RTRW harus disesuaikan dengan keinginan investor.

Walhasil, pemerintah tak bisa berbuat banyak, dan rakyat pun akan terkena dampaknya. Sebab, ketergantungan terhadap asing berpotensi menghancurkan kedaulatan bangsa. Yang ini juga akan melemahkan kekuatan pemerintah sebagai penguasa. Dan penjajahan pun masih terus berlangsung.

Maka, kawasan industri belum tentu masyarakat menjadi sejahtera, jika tidak disiapkan ketahanan industri yang mandiri.

Pengelolaan Industri dalam Islam

Islam merupakan agama yang sempurna. Aturan yang berasal dari Allah Swt. akan memberikan maslahat bagi seluruh umat manusia. Dan aturannya bisa menyelesaikan perkara kehidupan manusia, baik skala mikro maupun makro.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara itu harus memiliki kedaulatan mandiri. Yang nantinya akan disegani oleh kawan maupun lawan, serta jauh dari hegemoni negara maupun lembaga manapun di dunia. Kemandirian itu nampak dalam segala bidang, termasuk dalam hal pembangunan kawasan industri.

Pembangunan kawasan industri dalam Islam, semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, bukan para investor. Disini pihak swasta dilarang untuk mengeskploitasi SDA yang melimpah. Karena sejatinya, pemilik SDA yang melimpah itu adalah umat dan pengelolaanya harus diatur oleh negara. Agar hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat.

Begitupula dengan RTRW, dalam Islam, akan memperhatikan kondisi wilayah, geografi, atau letak strategisnya. Dan tak luput juga memperhatikan lingkungan sekitar, seperti resapan air, analisis dampak lingkungan, dan sebagainya. Sehingga, RTRW akan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

Wallahu’alam bishshawab.