Sering Dihantam Banjir, Zulkifly Chaniago Sebut Presentase Kemantapan Jalan di Jabar Tinggal 88 Persen

Terasjabar.co – Presentase kemantapan jalan kini kian menurun, terlebih usai dihantam banjir yang menyebabkan banyak jalan mengalami kerusakan. Selain itu, kemantapan jalan dahulu hanya diukur berdasarkan lubang per km tetapi kini diukur berdasarkan 21 parameter kemantapan jalan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago, BE. mengatakan, angka kemantapan di Jabar kini hanya sekitar 88 persen dari sebelumnya 95 persen.

“Penurunan tersebut diakibatkan oleh tolok ukur kemantapan jalan bertambah sehingga menurun ke angka 92 persen, kemudian ditambah hujan menjadi 88 persen. Itu yang kemudian menurunkan. Angka penurunan kemantapan jalan di Jabar cukup signifikan,” katanya, Senin (22/3/2021).

Menurutnya, jika angka dari segi fasilitas lalu lintas relatif mudah diukur misalkan, jalan akan dinaikan kemantapannya melalui pengecoran. Praktis untuk menaikan kemantapan jalan membutuhkan dana sekitar Rp 7 miliar per km dengan lebar 5 hingga 6 meter.

“Kalau jalan 2 lajur, kan praktis 2 kali lipat jadi Rp 14 miliar. Lalu kalau fasilitas lalu lintas akan bersinggungan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU),” tuturnya.

Beberapa waktu lalu dirinya menerima keluhan dari masyarakat terkait PJU. Akan tetapi, pihaknya memastikan terlebih dahulu perihal status kepemilikan jalan, apakah desa, kota/kabupaten, atau provinsi.

“Kalau jalan desa jangan ke saya tetapi ke dewan kabupaten/kota. Tapi rata-rata masyarakat tidak mau tahu jalan tersebut milik siapa,” ujarnya.

Zulkifly menyebut Pemprov Jabar hanya dapat memberikan PJU di jalan-jalan milik provinsi saja. Sedangkan, jalan milik kabupaten/kota seharusnya diterangi oleh pemerintah kabupaten/kota meskipun bukan tidak mungkin Pemprov memberikan bantuan keuangan.

“Ketika kabupaten/kota memang tidak bisa menampung itu semua, kami memberikan bantuan keuangan,” ucap politisi asal Fraksi Demokrat itu.

Oleh karena itu, bantuan tersebutlah yang mungkin dalam struktur APBD Jabar bantuan keuangan cukup besar. Sebab, jika ditinjau dari sisi kewilayahan provinsi tidak memiliki wilayah.

“Itu menjadi hal yang wajar ketika dewan mengusulkan untuk PJU maupun perbaikan jalan,” pungkasnya.