Jabar Raih Predikat A dalam Akuntabilitas Kinerja

Terasjabar.co – Provinsi Jawa Barat mempertahankan predikat ‘A’ dalam hal penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Menurut Gubernur Jawa Barat, kuncinya adalah outcome yang tepat sasaran dan bisa secara langsung dirasakan masyarakat.

Hal ini dituturkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).

“Ini (Akuntabilitas Kinerja) sangat penting dalam  menujukkan bahwa kinerja pemerintah  tepat sasaran,” ujar Aher dalam sambutannya.

Aher menjelaskan bahwa kunci akuntabilitas kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dari output dari sebuah program atau kebijakan. Outcome juga penting diperhatikan bahkan menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja.

“Outcome merupakan dampak atau manfaat jangka yang dinikmati langsung oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Aher memaparkan bahwa kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan Pohon Kinerja. Alur kinerja harus tegas, mulai dari penjabaran visi dan misi, penyebaran visi dan misi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), IKU SKPD, Rincian dan Biaya Program, Unit Program, Output Program (evaluasi dan manfaat) serta Outcome Program (manfaat jangka panjang).

“Kita harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur output dan outcome, juga manfaatnya bisa sangat jelas. Ketika itu bisa diukur dengan baik atau jelas, dengan terukur dan transparan, itulah disebut akuntabel,”ungkapnya.

Predikat ‘A’ yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama. Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai ‘A’, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut. Termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016.

“Tetapi yang nilainya C kemudian banyak yang berubah menjadi B,” tutur Aher. *