Terkait Maraknya Penggunaan Frekuensi Radio Tidak Berizin, Begini Tanggapan Ketua RAPI Jabar

Terasjabar.co – Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Jabar Ir. Nur Yaser Kamarudin angkat bicara terkait maraknya pengguna radio yang tidak berizin atau memakai frekuensi seenaknya. Akibatnya anggota yang akan melaksanakan Muslok susah dikoordinasikan kerena mereka tidak pernah masuk frekuensi kerja.

Terkait hal itu, dirinya mengatakan RAPI Jabar sudah menetapkan suatu program kerja yaitu program kerja dua biro.

“Satu biro kerjasama antar lembaga dan pengabdian masyarakat, yang kedua biro hukum inovasi organisasi, pengembangan dan penelitian. Di program kerjanya itu kita sudah canangkan bahwasanya kita akan berkoordinasi dengan Balai Monitoring Spektrum dan Frekuensi baik itu yang ada di Bandung maupun yang ada di Jakarta. Sebab wilayahnya itu 5 dibawah pengawasan Balmon Jakarta dan 22 berada di Balmon Kota Bandung”, ujarnya kepada Terasjabar.co, Jumat (6/11/2020) sore.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, program kerja ini bukan hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pembinaan kepada para anggota.

“Jadi dua, pembinaan dan penertiban. Pembinaan secara internal kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti bimbingan organisasi dan penyuluhan-penyuluhan pada frekuensi. Kedua kita juga secara informal, pada pertemuan-pertemuan kita dengan Balmon sudah pernah membicarakan masalah tata cara penertiban prosedur yang bisa kita lakukan dari RAPI Daerah 10 jawa Barat. Untuk Balmon DKI dan dan Balmon Kota Bandung kita masih tetap berkoordinasi, tapi secara internal kami dari pengurus daerah 10 Jawa Barat sudah berupaya untuk mengajak teman-teman pengurus lokal dan pengurus wilayah untuk melakukan pembinaan tentunya pembinaan ini adalah pembinaan internal terhadap anggota kita di tingkat lokal”, paparnya.

Dirinya juga mengajak, pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus lokal bersama-sama melakukan pembinaan terhadap anggotanya yang ada di lokal.

“Sebab yang punya anggota itu adalah teman-teman di lokal. Jadi pengurus lokal harus mengajak supaya anggotanya tidak menyalahi aturan dan bilamana kita sudah ajak dan masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan, maka sebagai pengurus lokal wajib untuk memanggil anggotanya yang melakukan pelanggaran dengan memberikan peringatan secara lisan, jika masih terjadi pelanggaran, maka pengurus lokal wajib melakukan teguran secara tertulis dalam bentuk surat peringatan, jika masih juga melakukan pelanggaran maka akan diberikan kesempatan untuk membela diri terhadap pelanggaran yang dilakukan, kemudian diberikan sanksi skors, selanjutnya pencabutan keanggotaan. Itu untuk internal anggota kita”, katanya.

Sementara untuk yang bukan anggota, dirinya mengatakan menunggu laporan dari anggota maupun pengurus untuk selanjutnya di proses.

“Untuk yang bukan anggota kita tentunya kami masih menunggu laporan dari anggota, maupun dari pengurus lokal, wilayah dan daerah agar supaya kita bisa mendata pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh siapa, pada waktu kapan dan dimana alamatnya itu yang penting. Kalau sudah didapatkan, maka kita akan secepatnya proses, kalau dia berada dibawah pengawasan Balmon Kota Bandung kita akan berkoordinasi dengan Balmon Kota Bandung, kalau di Jakarta kita akan berkoordinasi dengan Balmon jakarta”, katanya..

Sampai saat ini kata dia, belum ada laporan secara tertulis mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh anggota maupun yang bukan anggota.

“Sampai saat ini baru sebatas laporan lsecara isan saja dan belum ada laporan secara tertulis. Kita harapkan ada laporan secara tertulis supaya segera bisa kita proses”, pungkasnya,