DPRD Jabar Minta Pemprov Tambah Anggaran Untuk Dinsos dan BPBD

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan penambahan kuota anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) dan BPBD Jabar. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya saat evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019.

Menurutnya, Dinsos Jabar harus ada penambahan anggaran karena ranah sosial memiliki banyak masalah yang perlu diurus. Sedangkan, BPDB Jabar menyangkut penanggulangan bencana yang memungkinkan memakai anggaran besar.

“Kegiatan yang kami dapat dari evaluasi hari ini adalah beberapa permasalahan di tahun 2019 terkait dengan Dinas sosial dan BPBD tepat di aspek kebencanaan bahwa memang perlu ada penambahan anggaran atau penambahan kuota anggaran, persentase anggaran karena Dinsos ini yang diurus sangat banyak, seputar BPDB ini fungsi koordinasinya membutuhkan beberapa pembiayaan yang kurang dengan skala yang ada sangat kecil angka-angkanya,” kata Abdul Hadi, Kamis (16/7/2020).

“Jadi, kami memberi catatan agar di kedua dinas ini, perangkat daerah ini ada penambahan anggaran,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Hadi juga meminta Dinas Pempberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga (P3AKB) untuk memprioritaskan program unggulan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Skoper Cinta) yang sudah ada 2700 alumni masih-masing 100 di kabupaten/kota di Jabar

“Kami meminta agar tidak berhenti dengan wisuda saja, tetapi adalah agar alumi-alumni ini diminta agar melakukan destiminasi terus pemberdayaan atau sosialisasi tentang bagaimana peran ibu dan perempuan kepada disekelilingnya dan bisa juga mereka dilibatkan dalam program-program,” jelasnya.

Abdul Hadi juga menyoroti persoalan Biro YanBansos Setda Jabar tentang anggaran 55 miliar yang setara dengan beberapa puluh lembaga yang harusnya mendapatkan anggaran bantuan sosial dari Pemprov tapi ternyata tidak terealisasi.

“Ini besar sekali, jumlah ini lebih besar dari anggaran beberapa dinas. Nah, ini kami mempertanyakan dan mengharapkan agar hak-hak mereka untuk mendapat bantuan dari pemprov untuk bisa dijaga, tidak hilang gara-gara kesalahan atau kekurangan administrasi dan lain-lain,” tutupnya.