Koalisi Semakin Mantap, Ini Cagub Jabar PDIP-Golkar

Terasjabar.co – Setelah batal mendukung Ridwan Kamil, PDIP dan Golkar semakin mantap berkoalisi untuk menghadapi Pilkada Serentak dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Lalu, siapakah yang akan diusung koalisi ini untuk maju menuju Jabar 1 oleh koalisi ini?

Secara komposisi kedua partai ini memiliki jumlah kursi yang cukup banyak di DPRD. PDIP memiliki 20 kursi sementara Partai Golkar 17 kursi. Hal ini menjadi modal besar untuk kedua partai bila rencana koalisi benar terwujud.

Menyangkut nama yang akan diusung pada Pilgub kedua partai sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai masing-masing. Bahkan PDIP juga tidak mempermasalahkan bila kadernya yang akan didorong maju nanti harus menjadi nomor dua atau sebagai wakil gubernur mendampingi nama yang didukung Partai Golkar.

Pasalnya, sejauh ini partai berlambang banteng tersebut masih melakukan penjaringan. Siapa yang akan didorong maju juga belum jelas. Sementara Partai Golkar telah memiliki satu nama yang cukup diperhitungkan dalam kontestasi politik ini, yakni Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meski belum menjadi keputusan resmi DPP Partai Golkar.

“Masalah nomor satu dan dua tidak masalah yang penting bisa bersama-sama (Partai Golkar) mengabdi untuk Jabar,” kata Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin usai pertemuan dengan Partai Golkar Jabar, di Kantor DPD PDIP Jabar di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (9/8/2017).

Tubagus mengaku menyerahkan sepenuhnya pasangan calon yang akan diusung dalam Pilgub Jabar 2018 kepada pimpinan partai. Pihaknya akan patuh dan siap menjalankan setiap instruksi yang diputuskan oleh DPP partai.

“Apapun keputusan DPP akan kami laksanakan dan rebut kemenangan,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi juga tidak mempermasalahkan bila dirinya harus maju sebagai calon wakil gubernur. Tapi hasil survei dan riset dari berbagai lembaga akan menjadi pertimbangan untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung.

“Fokus kami adalah kemenangan dan kesejahteraan masyarakat. Maka di antara kami tidak masalah ada satu tempat diisi dan satu mengalah. Tapi landasan survei dan riset akan menjadi pertimbangan (dalam menentukan cagub dan cawagub) yang akan diusung,” kata Dedi.

Dia juga menambahkan, keputusan dalam menentukan pasangan calon bukan menjadi kewenangannya. Melainkan kewenangan DPP partai. “Untuk Pilgub pembicaraanya setelah bupati/wali kota. Kita serahkan ke DPP,” ujar Dedi. (J,Lc)