Pemdaprov dan BI Bahu-membahu Jaga Inflasi di Jawa Barat

Terasjabar.co – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat siap membantu Bank Indonesia menekan inflasi dalam kondisi wajar. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, pasca menggelar pertemuan dengan perwakilan BI di Gedung Sate, Kamis (23/5/2019).

Menurut Iwa Karniwa, ada berbagai upaya yang bakal dilakukan Pemdaprov Jawa Barat dengan BI soal laju inflasi. Salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dengan berbagai alternatif, yang berujung pada melambungnya kesejahteraan masyarakat, dan menurunnya kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan sosial.

“Termasuk juga literasi keuangan yang perlu kita tingkatkan ke masyarakat, di mana ada beberapa masyarakat Jawa Barat, yang mohon maaf, literasi keuangan yang masih relatif kecil,” ucap Iwa Karniwa.

Sebagai koordinator model inflasi di Jawa Barat, Iwa Karniwa bakal berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan sendiri bertujuan agar masyarakat sadar pada akses keuangan. Contohnya, menyimpan uang di bank, baik itu syariah maupun konvensional.

“Jika menabung di bank, nantinya bank intermediasi untuk yang membutuhkan dana. ‘Kan itu akan lebih berputar uangnya, sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi,” katanya.

Selain meningkatkan literasi keuangan, fokus Iwa Karniwa juga tertuju pada sistem pembayaran non tunai. Hal itu bertujuaan supaya BI mencetak uang sesuai dengan kebutuhan. Pun demikian dengan ketersediaan barang harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

“Karena ‘kan yang paling cocok itu cetak uang juga sesuai dengan kebutuhan, barang juga sesuai kebutuhan. Maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan inflasi terjaga,” ucapnya.

Kepala Grup Advisory Ekonomi Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Pribadi Santoso, menjelaskan bahwa Pemdaprov Jawa Barat mempunyai peran krusial dalam mengendalikan inflasi. Salah satu caranya dengan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan untuk menyambungkan produsen dan konsumen, sehingga harga kebutuhan pokok stabil dan dapat dikendalikan.

Terkait literasi keuangan, Pribadi Santoso mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat internal dan membangun kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai sistem pembayaran.