Pemprov Jabar Ngebut Sempurnakan RPJMD 2018-2023

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menyempurnakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Dokumen RTRW yang harus dimasukkan dalam RPJMD, untuk sementara masih mengacu pada RTRW lama.

“Internal kami sedang sempurnakan. Dokumen akhir kita selesaikan. Tinggal menunggu jadwal pansus DPRD pembahasan lebih lanjut,” kata Kepala Bappeda Jabar Taufiq Budi Santoso di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (24/1/2019).

Untuk masalah revisi RTRW yang masih belum selesai, menurutnya tidak akan menghambat pembahasan RPJMD. Karena Perda RTRW saat ini masih berlaku dan untuk sementara bisa dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD.

“Memang menunggu proses RTRW. RTRW masih berlaku sebetulnya jadi kita masih bisa mengacu Perda lama sambil menunggu Perda (hasil revisi RTRW) yang baru,” ucapnya.

Sehingga lanjut dia, pembahasan RPJMD tidak perlu menunggu selesainya RTRW. Tapi dalam prosesnya terus disesuaikan. “Tahapan itu harus kita tempuh jadi harapanya RPJMD ini jangan menunggu RTRW. RTRW sebelumnya dulu sambil substansinya kita sesuaikan,” katanya.

Dia juga berharap pembahasan RPJMD tetap bisa selesai sesuai target. Sehingga program pembangunan Jawa Barat dalam lima tahun ke depan bisa berjalan dengan maskimal.

“Prinsipnya kami sesuai ketentuan 5 Maret 2019 semua tahapan (pembahasan) selesai. Sampai evaluasi Kemendagri dan sebagainya itu sudah bisa ditetapkan tanggal 5 Maret 2019,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menyatakan pembahasan RTRW memang masih cukup panjang. Dari 20 tahapan, saat ini baru memasuki tahap ke tiga.

“Di samping disingkronkan dari Kanwil BPN Jabar terkait penguasaan lahan. (Ke depan) tidak ada satu bidang tanah yang tidak terpetakan, sampai terinci seiring program pusat. Ini tahapan ke tiga dari 20 tahapan revisi RTRW,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Jawa Barat mendesak agar Pemprov Jabar serius menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasalnya pembahasan rancangan RPJMD 2018-2023 terancam molor.

“Secara normatif saya sempat bilang (pembahasan RPJMD) ada batas waktu. Kedua kita ingin Pemprov sangat serius bahas RPJMD, dengan membuktikan dokumen RPJMD utuh disertai dengan dokumen RTRW itu harus jadi satu kesatuan dokumen,” kata Wakil Ketua Pansus VIII DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya, saat dihubungi.