Jelang Iduladha, Ronny Hermawan Ingatkan Pentingnya Stabilitas Harga Pangan dan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

BANDUNG — Menjelang perayaan Iduladha 1447 Hijriah pada Mei 2026, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ronny Hermawan, menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Menurutnya, perubahan harga pangan perlu menjadi perhatian bersama karena memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, aktivitas perdagangan, serta kondisi perekonomian daerah secara keseluruhan.

Momentum hari besar keagamaan umumnya diikuti dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk meningkatnya permintaan terhadap sejumlah kebutuhan pangan. Kondisi tersebut memerlukan kesiapan pemerintah dalam memastikan pasokan barang tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar. Pengawasan harga di tingkat pasar juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok.

Ronny mengatakan bahwa stabilitas harga bukan hanya persoalan perdagangan, melainkan juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga. Bagi masyarakat dengan pendapatan tetap atau terbatas, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Karena itu, kebijakan pengendalian harga perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat.

“Menjelang hari besar keagamaan, kebutuhan masyarakat biasanya mengalami peningkatan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga kelancaran distribusi agar masyarakat tidak menghadapi tekanan harga yang berlebihan,” ujar Ronny dalam rancangan keterangannya.

Menurutnya, Kota Depok dan Kota Bekasi memiliki karakter sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas konsumsi dan perdagangan yang tinggi. Banyak kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui jaringan distribusi yang menghubungkan daerah produsen dengan pusat-pusat perdagangan. Kondisi tersebut membuat kelancaran pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga di pasar tradisional maupun modern.

Ronny menilai koordinasi antardaerah perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi gangguan distribusi. Pemerintah provinsi memiliki peran dalam memfasilitasi komunikasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen, termasuk memastikan informasi mengenai stok dan harga tersedia secara memadai. Langkah antisipatif dinilai lebih baik dibandingkan kebijakan yang baru dilakukan setelah terjadi lonjakan harga.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi keuangan, Ronny juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran terhadap program pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, setiap program perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan indikator yang jelas. Penggunaan anggaran untuk mendukung kelancaran distribusi, pemantauan pasar, maupun intervensi yang sah harus memperhatikan efektivitas serta manfaat bagi masyarakat.

“Pengendalian harga membutuhkan koordinasi dan perencanaan. Kalau pemerintah menggunakan anggaran untuk menjaga stabilitas pangan, tentu harus dipastikan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat,” katanya dalam rancangan pernyataan.

Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju kepada konsumen. Pedagang kecil, petani, peternak, dan pelaku usaha pangan juga membutuhkan kondisi pasar yang sehat. Harga yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat, sementara harga yang tidak memberikan keuntungan memadai bagi produsen dapat mengganggu keberlanjutan usaha. Karena itu, kebijakan perlu mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.

Menurut Ronny, keterjangkauan harga memiliki hubungan erat dengan perputaran ekonomi daerah. Ketika sebagian besar pendapatan masyarakat terserap untuk kebutuhan dasar, ruang belanja untuk produk dan jasa lainnya dapat berkurang. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi omzet pedagang dan pelaku UMKM yang bergantung pada konsumsi masyarakat.

Ronny berharap pemerintah daerah terus memperkuat pemantauan harga dan pasokan, khususnya menjelang momentum peningkatan kebutuhan masyarakat. Informasi harga yang terbuka, koordinasi distribusi, serta respons yang cepat terhadap gangguan pasokan diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Yang terpenting adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang wajar, sementara pelaku usaha tetap memiliki kesempatan untuk berkembang. Stabilitas pangan harus menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi Jawa Barat,” pungkasnya dalam rancangan keterangannya.