Raihan WTP ke-15 Kali Berturut-turut Jadi Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan Pemprov Jabar

Bandung, 3 Juni 2026 — DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan capaian ke-15 kali secara berturut-turut.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV, Zulkifly Chaniago, menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Zulkifly, raihan opini WTP ke-15 kali berturut-turut merupakan capaian yang patut disyukuri karena menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Opini WTP merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Zulkifly menilai capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta percepatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Zulkifly menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai perencanaan serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

“Prestasi ini harus menjadi momentum untuk terus memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tata kelola keuangan yang baik, kita berharap pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Zulkifly berharap capaian opini WTP ke-15 kali berturut-turut ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Ia optimistis, dengan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, Jawa Barat akan semakin maju serta mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.