Ratnawati Soroti Penguatan Tata Kelola dan Transparansi dalam Pembahasan LKPJ Jabar 2024

Terasjabar.co – Anggota Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK., memberikan sejumlah catatan strategis terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

Pansus IV merupakan mitra kerja OPD di lingkungan Komisi I dan Komisi III, meliputi sektor pemerintahan umum, pelayanan publik, hingga bidang perekonomian dan pengelolaan aset daerah.

Ratnawati menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan konsistensi kinerja seluruh OPD dalam menjalankan program prioritas daerah.

Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih Pemprov Jabar perlu diapresiasi, namun evaluasi mendalam harus tetap dilakukan agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal.

“Pansus IV menyoroti perlunya penguatan tata kelola, terutama pada aspek pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah. Evaluasi ini kami lakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi Pansus nantinya benar-benar memberikan dampak perbaikan yang nyata,” ujar Ratnawati kepada Terasjabar.co, Kamis (24/4/2025).

Ia menambahkan, beberapa sektor masih membutuhkan konsolidasi dan koordinasi yang lebih kuat antara OPD dan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan urusan pendanaan, perencanaan program, serta sinergi antarlembaga.

“Keterbukaan data dan transparansi kinerja dari seluruh mitra OPD sangat penting agar kami mendapatkan gambaran objektif di lapangan. Dengan begitu, rekomendasi Pansus bisa lebih akurat dan aplikatif,” katanya.

Ratnawati juga menyoroti pentingnya inovasi program, terutama pada bidang pelayanan masyarakat, digitalisasi birokrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, penguatan tata kelola aset daerah menjadi salah satu isu yang selalu muncul dari tahun ke tahun dan harus segera diperbaiki.

“Pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset harus dilakukan secara de jure dan de facto. Ini penting untuk mencegah kehilangan potensi pendapatan dan memastikan aset digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Pansus IV, lanjut Ratnawati, mendorong agar setiap rekomendasi yang diberikan tidak hanya menjadi formalitas laporan, tetapi benar-benar dijadikan acuan bagi eksekutif dalam perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

“Kami berharap kolaborasi antara DPRD dan Pemprov semakin kuat demi percepatan pembangunan dan pencapaian target-target strategis Jawa Barat,” katanya.

Dengan berbagai evaluasi dan rekomendasi tersebut, Ratnawati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja pemerintah provinsi agar pembangunan di Jawa Barat berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.