Pan-Islamisme, Antara Tan Malaka dan Gerindra: Sebuah Tinjauan Politik Historiografi

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Sejarah politik Indonesia tidak pernah tunggal. Ia selalu lahir dari pertarungan gagasan, arus besar ideologi, dan percaturan global.

Salah satu tema yang kerap muncul sejak awal abad ke-20 hingga kini adalah Pan-Islamisme, sebuah ide tentang solidaritas umat Islam lintas batas bangsa.

Dari pidato Tan Malaka di hadapan Komintern tahun 1922, hingga berdirinya Gerindra tahun 2008, benang merah gagasan tentang nasionalisme, sosialisme, dan Islam selalu hadir dalam bentuk dialektika politik.

Tan Malaka dan Pan-Islamisme di Komintern (1922)

Tahun 1922, Tan Malaka, Ketua PKI kala itu, tampil dalam sidang Komintern di Rusia dengan membawa isu penting:

1. Apakah gerakan komunis mendukung boikot terhadap kolonialisme?
2. Apakah gerakan komunis mendukung Pan-Islamisme?

Dalam pidatonya, Tan Malaka menegaskan: Pan-Islamisme bukan sekadar doktrin agama, melainkan gerakan pembebasan nasional.

Bagi rakyat Muslim, Islam adalah agama sekaligus negara, ekonomi, dan identitas hidup. Karena itu, Pan-Islamisme menjadi sarana perjuangan melawan kapitalisme global, tidak hanya Belanda, tetapi juga Inggris, Prancis, dan Italia.

Namun, benturan terjadi. Komintern justru mengambil garis “anti-Pan-Islamisme”, sehingga propaganda kolonial berhasil mengeksploitasi jurang antara komunisme dan Islam. Sarekat Islam pecah, dan Tan Malaka menyadari bahwa ateisme PKI ala Moskow tidak sejalan dengan aspirasi umat Muslim Hindia Belanda.

Dari PKI ke Murba: Jalan Panjang Tan Malaka

Perbedaan ideologis membuat Tan Malaka keluar dari PKI. Ia mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) tahun 1927, terinspirasi dari bukunya Naar de Republiek Indonesia (1924), yang membuatnya dijuluki “Bapak Republik Indonesia”.

Perjalanan politik Tan Malaka terus berliku: 1936: lahir Parindra (Partai Indonesia Raya), fusi Budi Utomo dan PBI, dipimpin Dr. Sutomo dan Husni Thamrin.

Pada tahun 1948 Tan Malaka bersama Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik mendirikan Partai Murba, yang mewakili semangat “kerakyatan radikal” pasca kemerdekaan.

Di sisi lain, arus sosialis dikoordinasikan oleh Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin melalui Partai Sosialis. Sosialisme Sjahrir berakar pada Marx, Engels, dan Fabian Society, dengan tokoh muda seperti Soemitro Djojohadikusumo turut terlibat.

Namun, sejarah membalik. PSI dibubarkan karena terlibat dalam PRRI, sementara Murba tersingkir oleh dinamika politik Orde Lama.

Gerindra: NASOMA (Nasionalisme, Sosialisme, Agama)

Lompatan sejarah membawa kita pada 2008, saat sejumlah tokoh mendirikan Partai Gerindra. Hadir Fadli Zon, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi PR, dan lainnya. Hasyim Djojohadikusumo disebut penggagas nama “Gerindra”, sementara Prabowo Subianto memberi simbolisasi melalui lambang kepala Garuda.

Menariknya, “Gerindra” sebagai singkatan dari Gerakan Indonesia Raya menghadirkan semacam dejavu sejarah. Ada bayangan Parindra-nya Dr. Sutomo, Murba-nya Tan Malaka, dan PSI-nya Sjahrir–Soemitro. Garis pemikiran nasionalis, sosialis, dan religius bertemu dalam tubuh partai ini.

Jika Tan Malaka bicara Pan-Islamisme sebagai politik pembebasan, Gerindra meraciknya dalam format NASOMA (Nasionalisme, Sosialisme, Agama), meski tidak eksplisit, kombinasi ini terbaca dalam platform kebijakan dan strategi politiknya.

Historiografi Politik: Kontinuitas & Diskontinuitas

Dari Tan Malaka hingga Gerindra, kita melihat pola historiografis:

1. Kontinuitas: Gagasan solidaritas kolektif (Islamis, nasionalis, atau sosialis) selalu muncul sebagai perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme global.
2. Diskontinuitas: Bentuk organisasi dan tafsir ideologinya berbeda-beda, sesuai zaman. Pan-Islamisme di era kolonial adalah perlawanan terhadap Belanda–Inggris; sementara Gerindra mengartikulasikan nasionalisme-populis dalam kerangka demokrasi elektoral.

Catatan Akhir

Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa kini. Dari pidato Tan Malaka tentang Pan-Islamisme hingga kelahiran Gerindra, kita belajar bahwa politik Indonesia selalu bergerak dalam tarik-menarik antara nasionalisme, sosialisme, dan Islam.

Pertanyaan yang diajukan Tan Malaka di Komintern masih relevan hari ini:

1. Apakah kita memilih mendukung gerakan rakyat yang berakar pada identitas kultural dan religius?
2. Atau justru terjebak dalam sekularisme pragmatis tanpa jiwa?

Jawabannya akan menentukan arah Indonesia ke depan: apakah kita mampu merajut kembali cita-cita pembebasan dengan ruh Pan-Islamisme yang inklusif, atau membiarkannya menjadi sekadar catatan sejarah yang dilupakan.